Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat

Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat

PENGERTIAN PELAPISAN SOSIAL

Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial (social stratification) adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat). Definisi sistematik antara lain dikemukakan oleh Pitirim A. Sorokinbahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawahnya. Setiap lapisan tersebut disebut strata sosial. P.J. Boumanmenggunakan istilah tingkatan atau dalam bahasa belanda disebut stand, yaitu golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu dan menurut gengsi kemasyarakatan. Istilah stand juga dipakai oleh Max Weber.

TERJADINYA PELAPISAN SOSIAL

Terjadinya Pelapisan Sosial terbagi menjadi 2, yaitu:

– Terjadi dengan Sendirinya

Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Oleh karena itu sifat yang tanpa disengaja inilah yang membentuk lapisan dan dasar dari pada pelapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat dimana sistem itu berlaku.

- Terjadi dengan Sengaja

Sistem pelapisan ini dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.

Didalam sistem organisasi yang disusun dengan cara sengaja, mengandung 2 sistem, yaitu:

1) Sistem Fungsional, merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat.

2) Sistem Skalar, merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas ( Vertikal ).

study kasus :

pelapisan sosial pada kaum ningrat dengan kaum awam.

Kaum ningrat tidak di perbolehkan berhubungan dengan kaum awam dikarenakan perbedaan sosial.

PERBEDAAN SYSTEM PELAPISAN DALAM MASYARAKAT

Masyarakat terbentuk dari individu-individu. Individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok social.

Masyarakat dan individu adalah komplementer dapat dilihat dalam kenyataan bahwa:

a) Manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya

b) Individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan menyebabkan perubahan

Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai strafukasi sosial diantaranya menurut Pitirin A. Sorikin bahwa “pelapisan masyarakat adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat”.

Theodorson dkk berpendapat bahwa “pelapisan masyarakat adalah jenjang status dan peranan yang relative permanen yang terdapat dalam system social didalam hal perbedaan hak,pengaruh dan kekuasaan”.

Masyarakat yang berstatifikasi sering dilukiskan sebagai suatu kerucut atau piramida, dimana lapiasan bawah adalah paling lebar dan lapisan ini menyempit keatas.

B. Pelapisan sosial ciri tetap kelompok sosial

Pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin nampaknya menjadi dasar dari seluruh system sosial masyarakat kuno.

Didalam organisasi masyarakat primitifpun dimana belum mengenai tulisan. Pelapisan masyarakat itu sudah ada. Hal itu terwujud berbagai bentuk sebagai berikut:

a. Adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur dengan pembedaan-pembedaan hak dan kewajiban

b. Adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan memiliki hak-hak istimewa

c. Adanya pemimpin yang saling berpengaruh

d. Adanya orang-orang yang dikecilkan diluar kasta dan orang yang diluar perlindungan hukum

e. Adanya pembagian kerja di dalam suku itu sendiri

f. Adanya pembedaan standar ekonomi dan didalam ketidaksamaan ekonomi itu secara umum

Pendapat tradisional tentang masyarakat primitif sebagai masyarakat yang komunistis yang tanpa hak milik pribadi dan perdagangan adalah tidak benar. Ekonomi primitive bukanlah ekonomi dari individu-individu yang terisolir produktif kolektif.

TEORI TENTANG PELAPISAN SOSIAL

BEBERAPA TEORI TENTANG PELAPISAN SOSIAL

Pelapisan masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas :

• Kelas atas (upper class)

• Kelas bawah (lower class)

• Kelas menengah (middle class)

• Kelas menengah ke bawah (lower middle class)

Beberapa teori tentang pelapisan masyarakat dicantumkan di sini :

1) Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap Negara terdapat tiga unsure, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.

2) Prof. Dr. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi SH. MA. menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai olehnya dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai.

3) Vilfredo Pareto menyatakan bahwa ada dua kelas yang senantiasa berbeda setiap waktu yaitu golongan Elite dan golongan Non Elite. Menurut dia pangkal dari pada perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda.

4) Gaotano Mosoa dalam “The Ruling Class” menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat dari masyarakat yang kurang berkembang, sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan dua kelas selalu muncul ialah kelas pertama (jumlahnya selalu sedikit) dan kelas kedua (jumlahnya lebih banyak).

5) Karl Mark menjelaskan terdapat dua macam di dalam setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak mempunyainya dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan di dalam proses produksi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika masyarakat terbagi menjadi lapisan-lapisan social, yaitu :

a. ukuran kekayaan

b. ukuran kekuasaan

c. ukuran kehormatan

d. ukuran ilmu pengetahuan

KESAMAAN DERAJAT DAN PERSAMAAN HAK

Sebagai warga negara Indonesia, tidak dipungkiri adanaya kesamaan derajat antar rakyaknya, hal itu sudah tercantum jelas dalam UUD 1945 dalam pasal ..

1. Pasal 27

• ayat 1, berisi mengenai kewajiban dasar dan hak asasi yang dimiliki warga negara yaitu menjunjung tinggi hukum dan pemenrintahan

• ayat 2, berisi mengenai hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

•

2. Pasal 28, ditetapkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menyampaikan pikiran lisan dan tulisan.

3. Pasal 29 ayat 2, kebebasan memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara

4. Pasal 31 ayat 1 dan 2, yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran.

ELITE DAN MASSA

Dalam masyarakat tertentu ada sebagian penduduk ikut terlibat dalam kepemimpinan, sebaliknya dalam masyarakat tertentu penduduk tidak diikut sertakan. Dalam pengertian umum elite menunjukkan sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih khusus lagi elite adalah sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan.

Dalam cara pemakaiannya yang lebih umum elite dimaksudkan : “ posisi di dalam masyarakat di puncak struktur struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas.” Tipe masyarakat dan sifat kebudayaan sangat menentukan watak elite. Dalam masyarakat industri watak elitnya berbeda sama sekali dengan elite di dalam masyarakat primitive.

Di dalam suatu pelapisan masyarakat tentu ada sekelompok kecil yang mempunyai posisi kunci atau mereka yang memiliki pengaruh yang besar dalam mengambil berbagai kehijaksanaan. Mereka itu mungkin para pejabat tugas, ulama, guru, petani kaya, pedagang kaya, pensiunan an lainnya lagi. Para pemuka pendapat (opinion leader) inilah pada umumnya memegang strategi kunci dan memiliki status tersendiri yang akhirnya merupakan elite masyarakatnya.

Ada dua kecenderungan untuk menetukan elite didalam masyarakat yaitu : perama menitik beratakan pada fungsi sosial dan yang kedua, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat mral. Kedua kecenderungan ini melahirkan dua macam elite yaitu elite internal dan elite eksternal, elite internal menyangkut integrasi moral serta solidaritas sosial yang berhubungan dengan perasaan tertentu pada saat tertentu, sopan santun dan keadaan jiwa. Sedangkan elite eksternal adalah meliputi pencapaian tujuan dan adaptasi berhubungan dengan problem-problema yang memperlihatkan sifat yang keras masyarakat lain atau mas depan yang tak tentu.Istilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokkan kolektif lain yang elementer dan spotnan, yang dalam beberapa hal menyerupai crowd,t etapi yang secara fundamental berbeda dengannyadalam hal-hal yang lain. Massa diwakili oleh orang-orang yang berperanserta dalam perilaku missal seperti mereka yang terbangkitkan minatnya oeleh beberap peristiwa nasional, mereka yang menyebar di berbagai tempat, mereka yang tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan sebgai dibertakan dalam pers atau mereka yang berperanserta dalam suatu migrasi dalam arti luas. Cirri-ciri massa adalah :

1. Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tignkat kemakmuran atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai masa misalnya orang-orang yang sedang mengikuti peradilan tentang pembunuhan misalnya malalui pers

2. Massa merupakan kelompok yagn anonym, atau lebih tepat, tersusun dari individu-individu yang anonym

3. Sedikit interaksi atau bertukar pengalaman antar anggota-anggotanya

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perkembangan Sosial

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Perkembangan Sosial

 Pertumbuhan penduduk yang signifikan akan berdampak pada perubahan sosial kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan sosial di masyarakat.

a. Meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan sandang, pangan,dan papan

           

            Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, yakni sandang, pangan, dan papan. Ketiga kebutuhan ini tak terelakkan lagi harus terpenuhi untuk kelanjutan hidup manusia. Kebutuhan akan sandang dapat dipenuhi oleh industry tekstil,kebutuhan akan pangan dapat dipenuhi oleh industri pertanian(salah satunya), dan kebutuhan papan dapat dipenuhi oleh industry bahan bangunan (salah satunya). Jika terjadi ledakan jumlah penduduk, maka semakin banyak pula manusia yang membutuhkan asupan sandang, pangan, dan papan.Tapi apa yang terjadi jika ternyata stok sandang, pangan, dan papan yang ada ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya semakin bertambah ?

           

            Dalam buku berjudul The Population Bomb (Ledakan Penduduk) pada tahun 1968 oleh Paul R. Ehrlich meramalkan adanya bencana kemanusiaan akibat terlalu banyaknya penduduk dan ledakan penduduk. Karya tersebut menggunakan argumen yang sama seperti yang dikemukakan Thomas Malthus dalam An Essay on the Principle of Population (1798), bahwa laju pertumbuhan penduduk mengikuti pertumbuhan eksponensial dan akan melampaui suplai makanan yang akan mengakibatkan kelaparan . Sebagai contoh untuk kebutuhan pangan, pemerintah memiliki BULOG (Badan Urusan Logistik) untuk pemerintah pusatdan DOLOG (Depot Logistik) untuk pemerintah daerah yang berfungsi salah satunya untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Semakin bertambahnya penduduk, maka akan semakin banyak pula kebutuhan pangan pokok yang harus disediakan oleh DOLOG.Bagaimana jika kebutuhan sembako yang disediakan oleh DOLOG ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk di daerah itu? Tentu sembako akan menjadi barang rebutan dan akan menjadi barang yang langka yang mengakibatkan harganya akan semakin melonjak dan masyarakat yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah tidak mampu membeli kebutuhan pangan tersebut, dan tentu akan berdampak pada kemiskinan yang kian parah.

b. Berkurangnya lahan tempat tinggal

            Untuk memenuhi kebutuhan papan yakni rumah tentu kita memerlukan lahan untuk membangun. Semakin bertambah banyak penduduk, tentu kebutuhan akan rumah semakin banyak dan otomatis lahan yang dibutuhkan semakin banyak. Sementara lahan yang tersedia luasnya tetap. Yang akan terjadi adalah padatnya pemukiman dan sedikit sekali lahan-lahan kosong yang tersisa karena semakin sedikitnya lahan yang kosong, akan membuat harga tanah semakin melonjak, dan tentu saja masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak mampu membeli tanah untuk membangun rumah, sehingga mereka mencari “lahan” lain untuk tinggal, seperti kolong jembatan, taman kota, stasiun, emperan toko, dan lain-lain.

           

            Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan papan, untuk memenuhi kebutuhan pangan pun kita memerlukan lahan. Misalnya beras, untuk menghasilkan beras tentu diperlukan sawah untukmenanam padi.Semakin bertambahnya penduduk semakin bertambah pula kebutuhan akan beras . Dan semakin bertambahnya kebutuhan beras akan semakin bertambah pula kebutuhan akan lahan untuk menanam padi. Apa yang terjadi jika lahan ‘lumbung padi’ nasional semakin lama semakin berkurang ? Jika kita dilihat dua fenomena di atas, ledakan penduduk  akan mengakibatkan terjadinya perebutan lahan untuk perumahan dan pertanian. Dan sebagian besar fenomena yang terjadi dewasa ini adalah pengikisan lahan yang lebih diutamakan untuk perumahan. Kemudian ledakan penduduk juga akan berakibat semakin berkurangnya rasio antara luas lahan dan jumlah penduduk atau yang  biasa kita sebut dengan kepadatan penduduk.

c. Meningkatnya investor yang datang

            Dengan banyaknya jumlah penduduk akan berakibat menjamurnya pusat perbelanjaan. Seorang pengusaha tentu akan membangun usahanya ditempat yang strategis, tempat yang ramai, dan tempat yang menurutnya banyak terdapat konsumen. Kawasan padat penduduklah yang akan menjadi incaran para investor atau pengusaha. Untuk daerah perkotaan, para pengusaha akan cenderung untuk membangun pusat perbelanjaan modern atau yang biasa kita sebut Mall. Mungkin menurut sebagian besar orang, suatu daerah yang memiliki banyak Mall mencirikan bahwa daerah tersebut adalah daerah metropolitan yang masyarakatnya cenderung berada di kelas ekonomi menengah ke atas dan akan mendongkrak gengsi masyarakat. Padahal fakta yang ada di balik fenomena menjamurnya pusat perbelanjaan modern adalah meningkatnya sifat konsumtif. Jika jumlah pusat perbelanjaan di suatu daerah semakin banyak, lama kelamaan akan menimbulkan sifat konsumtif masyarakat di daerah tersebut.

            Sifat konsumtif dapat berujung ke sifat malas, tidak  kreatif,dan akhirnya akan menuju ke arah kemiskinan. Mengapa sifat konsumtif dapat berujung ke sifat malas ? Hal ini disebabkan  karena masyarakat merasa semuanya sudah tersedia di pusat perbelanjaan tersebut. Sehingga mereka malas untuk  memproduksi sesuatu. Dan akibatnya masyarakat akan terus bergantung pada keberadaan pusat perbelanjaan tersebut dan menjadi masyarakat yang tidak produktif.

d. Meningkatnya angka pengangguran

            Semakin bertambahnya jumlah penduduk tentu akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Namun bagaimana jika lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup menampung jumlah tenaga kerja yang ada? Tentu hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.

            Ledakan penduduk adalah masalah yang harus segera ditangani dengan serius oleh pihak-pihak yang terkait karena apabila permasalahan ini terus berlanjut akan mengakibatkan dampak-dampak yang telah dijelaskan. Adapun solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ledakan penduduk yaitu:

a.       Melakukan program transmigrasi

b.      Menggalakkan program keluarga berencana

c.       Mengoptimalkan lahan dengan menggunakan teknologi.

d.      Pemerataan pembangunan

pengaruh kebudayaan terhadap ilmu sosial

            Terciptanya sebuah kebudayaan bukan hanya dari buah pikir dan budi manusia, tetapi juga dikarenakan adanya interaksi antara manusia dengan alam sekitarnya. Bahkan dalam agama, dikatakan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi ini. Maka ia pun dianugerahi daya cipta, rasa dan karsa yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta.

            Sebuah dialektika terjadi disini, sebab kebudayaan itu ada karena diciptakan oleh manusia, dan manusia hidup di antara kebudayaan yang diciptakannya sendiri. Oleh karenanya kebudayaan akan terus ada jika manusia pun ada.

           

            Definisi Sosial Budaya pun dapat berkembang dan tercipta karena adanya kaitan erat antara kebudayaan dan sosial itu sendiri. Perubahan kebudayaan bisa saja terjadi akibat adanya perubahan sosial dalam masyarakat, begitu pula hal yang sebaliknya pun dapat terjadi.

Peran dan Dampak Negatif Sosial Budaya

            Kita pun perlu mengetahui peran dan dampak negaif untuk lebih memahami definisi sosial budaya. Jadi, kebudayaan pun memiliki peran dalam kehidupan sosial manusia, diantaranya adalah:

1.          Sebagai pedoman dalam hubungan antara manusia dengan komunitas atau kelompoknya.

2.          Sebagai simbol pembeda antara manusia dengan binatang

3.       Sebagai petunjuk atau tata cara tentang bagaimana manusia harus berperilaku dalam kehidupan sosialnya.

4.           Sebagai modal dan dasar dalam pembangunan kehidupan manusia.

          Tidak berarti pula penciptaan sosial budaya itu kemudian tak memiliki dampak negatif. Bila kebudayaan yang ada kemudian menimbulkan ekses negatif bagi kehidupan sosial adalah sesuatu yang perlu dipikirkan ulang, jika ingin menciptakan sebuah budaya.

Beberapa dampak negatif kebudayaan bagi kehidupan sosial manusia, antara lain:

1.      Menimbulkan kerusakan lingkungan dan kelangsungan ekosistem alam

2.      Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang kemudian menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, termasuknya tingginya tingkat kriminalitas.

3.  Mengurangi bahkan dapat menghilangkan ikatan batin dan moral yang biasanya dekat dalam hubungan sosial antar masyarakat.

            Contoh: Situs jejaring sosial yang banyak bermunculan membuat orang tak memiliki kebutuhan untuk bertemu langsung. Sehingga terkikislah kebutuhan berkumpul dengan ilusi pertemuan di dunia maya.

Hubungan Antara Masalah Penduduk dengan Perkembangan Kebudayaan

“ Kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat “ (Selo Sumarjan dan Soelaeman Soemardi)

            Tidak ada kebudayaan yang statis, semua kebudayaan mempunyai dinamika dan gerak. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi oleh karena mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lain.

            Terjadinya gerak / perubahan ini disebabkan oleh beberapa hal :

1.  Sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat dan kebudayaan sendiri, misalnya perubahan jumlah dan komposisi penduduk.

2.     Sebab-sebab perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. Masyarakat yang hidupnya terbuka, yang berada dalam jalur-jalur hubungan dengan masyarakat dan kebudayaan lain, cenderung untuk berubah lebih cepat.

            Gerak tersebut tidak hanya disebabkan oleh jumlah penduduk dan komposisinya, juga karena adanya difusi kebudayaan, penemuan-penemuan baru, khususnya teknologi dan inovasi.

            Perubahan kebudayaan terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.
Beberapa masalah yang menyangkut proses itu adalah :

o    Unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima

o    Unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima

o    Individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur baru

o    Ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut

            Secara sederhana hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah : manusia sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia. Tetapi apakah sesederhana itu hubungan keduanya? Dalam sosiologi manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dwitunggal, maksudnya bahwa walaupun keduanya berbeda tapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu tercipta, maka kebudayaan mengatur hidup manusia agar sesuai dengannya. Tampak bahwa keduanya akhirnya merupakan satu kesatuan. Contoh sederhana yang dapat kita lihat adalah hubungan antara manusia dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan. Pada awalnya peraturan itu jadi maka manusia yang membuatnya harus patuh terhadap peraturan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan, karena kebudayaan itu merupakan perwujudan dari manusia itu sendiri. Apa yang tercakup dalam suatu kebudayaan tidak akan jauh menyimpang dari kemauan manusia yang membuatnya.

            Hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat dinyatakan sebagai dialektis, maksudnya saling terkait satu sama lain. Pada kondisi sekarang ini kita tidak dapat lagi membedakan mana yang lebih awal muncul, manusia atau kebudayaan. Analisa terhadap keberadaan keduanya harus menyertakan pembatasan masalah dan waktu agar penganalisaan dapat dilakukan dengan lebih cermat.

Pentingnya Tolong Menolong

Pentingnya Tolong - Menolong

Sikap tolong menolong adalah ciri khas umat muslim sejak masa Rasulullah Ṣalla Allah ‘Alayhi wa Sallam. Pada masa itu tak ada seorang muslim pun membiarkan muslim yang lainnya kesusahan, hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat muslim Mekkah ke Madinah, kita tahu bahwa kaum ansor atau Muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah, kemudian mempersilahkan segalanya bagi para muhajirin. Hal ini juga banyak ditegaskan dalam al-Qur’an,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan  shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subḥānahu wa Ta’ālā: sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana..[1]

Ayat tersebut menerangkan bahwa setiap muslim adalah sama di mata Allah Subḥānahu wa Ta’ālā  kecuali karena perbuatan mereka dan keimanan mereka.

II.  Ayat Yang Menerangkan Tolong Menolong (Ta’awun) Dalam Kebaikan

A.  Pengertian Tolong Menolong (Ta’awun)

Tolong menolong (Ta’awun) dalam al-Qur’an disebut beberapa kali, diantaranya yaitu 5:2, 8:27, 18:19, 3:110, dan juga dalam beberapa ayat lainya.

B.  Ayat Yang menerangkan (Ta’awun) Tolong Menolong Dan Penjelasanya

1.    a. al-Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴿المائدة: ٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

b. Sebab Turunya Ayat

Menurut Zaid bin Aslam menuturkn, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Rasulullah dan para sahabat saat berada di Hudaibiyyah, yang di halangi orang-orang musyrikinuntuk sami ke Baitullah, keadaan ini membuat sahabat marah, suatu ketika, dari arah timur, beberapa orang musyrikin yang akan umrah berjalan melintasi mereka. Para sahabat pun berkata, bagimana jika kita juga menghalangi mereka, sebagaimana kita pernah di halang-halangi.[2]

c. Penjelasan Ayat

Makna al-birru (الْبِرِّ) dan at-taqwa (التَّقْوَى ) Dua kata ini, memiliki hubungan yang sangat erat.Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya.

Secara sederhana, al-birru (الْبِرِّ ) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat.

“Al-Birru adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya al-itsmu (dosa) yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya”.(Imam Ibnul Qayyim)

Allah Subḥānahu wa Ta’ālā mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.[3]

“Allah Subḥānahu wa Ta’ālā memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar saling berta’awun di dalam aktivitas kebaikan yang mana hal ini merupakan al-Birr, kebajikan) dan agar meninggalkan kemungkaran yang mana hal ini merupakan at-Taqwa. Allah melarang mereka dari saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman.”( Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur’anil Azhim)

Sebagai contoh sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) . قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال ( تأخذ فوق يديه )

Diriwayatkan dari Musadad, diriwayatkan dari  Mu’tamar, dari Anas. Anas berkata: Rasulullah bersabda: Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Anas berkata: Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?” Beliau menjawab: “Dengan menghalanginya melakukan kezhaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya.[4]

Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang Mukmin setelah mengerjakan suatu amal shalih, berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal.

Hubungan kedua, antara seorang hamba dengan Rabbnya tertuang dalam perintah ‘Dan bertakwalah kamu kepada Allah’. Dalam hubungan ini, seorang hamba harus lebih mengutamakan ketaatan kepada Rabbnya dan menjauhi perbuatan untuk yang menentangnya.

Kewajiban pertama (antara seorang hamba dengan sesama) akan tercapai dengan mencurahkan nasehat, perbuatan baik dan perhatian terhadap perkara ini. Dan kewajiban kedua (antara seorang hamba dengan Rabbnya), akan terwujud melalui menjalankan hak tersebut dengan ikhlas, cinta dan penuh pengabdian kepada-Nya.

Hendaknya ini dipahami bahwa sebab kepincangan yang terjadi pada seorang hamba dalam menjalankan dua hak ini, hanya muncul ketika dia tidak memperhatikannya, baik secara pemahaman maupun pengamalan.[5]

2.    a. Al-Anfal 73

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿الأنفال: ٧٣﴾

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

b. Sebab Turunya Ayat

Menurut Abu Malik, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang laki-laki yang suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, apakah kita boleh memberikan harta warisan kepada keluarga kita yang  musyrik atau menerimanya dari mereka?.[6]

c. Penjelasan Ayat

Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa semua orang kafir meskipun berlainan agama dan aliran, karena ada di antara mereka yang musyrik, Nasrani, Yahudi dan sebagainya dan meskipun antara mereka sendiri terjadi perselisihan dan kadang-kadang permusuhan, mereka semua itu adalah sama-sama menjadi kawan setia antara sesama mereka dalam berbagai urusan. Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi yang lain bahkan kadang-kadang mereka bersepakat untuk memusuhi dan menyerang kaum Muslimin seperti terjadi pada perang Khandaq. Di waktu turunnya surah ini dapat dikatakan bahwa yang ada hanya kaum musyrikin dan Yahudi. Orang Yahudi sering mengadakan persekutuan dengan kaum musyrikin dan menolong mereka dalam menghadapi kaum Muslimin bahkan kerap kali pula mengkhianati perjanjian sehingga mereka diperangi oleh kaum Muslimin dan diusir dari Khaibar keluar kota Madinah. Jadi wajiblah kaum Muslimin menggalang persatuan yang kokoh dan janganlah sekali-kali mereka mengadakan janji setia kawan dengan mereka atau mempercayakan kepada mereka mengurus urusan kaum Muslimin, karena hal itu akan membawa kepada kerugian besar atau malapetaka. Allah memperingatkan bila hal ini tidak diindahkan, maka akan terjadilah fitnah dan kerusakan di muka bumi.[7]

Sementara itu dalam Tafsir Jalalain Surah Al Anfaal 73 ditafsirkan:

"والذين كفروا بعضهم أولياء بعض" في النصرة والإرث فلا إرث بينكم وبينهم "إلا تفعلوه" أي تولي المسلمين وقمع الكفار "تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" بقوة الكفر وضعف الإسلام

Yang bermakna “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain”. Ditafsirkan bahwa dalam hal saling tolong-menolong dan saling waris-mewarisi, maka tidak ada saling waris-mewarisi antara kalian dan mereka. (Jika kalian tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu) yakni melindungi kaum Muslimin dan menekan orang-orang kafir (niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar) karena kekafiran bertambah kuat sedangkan Islam makin melemah keadaannya.[8]

C.  Hikmah Tolong Menolong (Ta’awun) Dalam Kebaikan

1.    Dapat lebih mempererat tali persaudaraan

2.    Menciptakan hidup yang tentram dan harmonis

3.    Menumbuhkan rasa gotong-royong antar sesama

Contoh Penyimpangan Sosial Di Lingkungan Masyarakat

Contoh Penyimpangan Sosial Di Lingkungan Masyarakat

Kita tentunya menginginkan suatu kehidupan yang harmonis, selaras, dan sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku. Akan tetapi, di kehidupan masyarakat yang majemuk sepertisekarang ini, hal tersebut sangatlah sulit dijumpai. Bahkan dapat dikatakan bahwa kondisimasyarakat yang harmonis dan selaras tersebut hanyalah sebatas angan-angan belaka, karenatindakan penyimpangan sosial pasti selalu ada, meskipun bentuk penyimpangan yang terjaditersebut sangat kecil atau ringan. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari kita seringmelihat orang yang tidak tertib dalam berlalu lintas, berbagai tindak kejahatan, dan lainsebagainya. Berbagai bentuk penyimpangan sosial dan upaya pencegahannya dapat kalian pelajari pada pembahasan berikut ini.

Penyakit Sosial Penyimpangan Sosial dan Contohnya

A. Perilaku PenyimpanganPerilaku penyimpangan (deviasi sosial) adalah semua bentuk perilaku yang tidak sesuaidengan norma-norma sosial yang ada. Perilaku penyimpangan dapat terjadi di mana saja, baikdi keluarga maupun di masyarakat. Menurut G. Kartasaputra, perilaku penyimpangan adalahsuatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai atautidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yangdilakukan secara sadar ataupun tidak.

1. Hal-Hal yang Memengaruhi Terjadina Perilaku PenyimpanganTerjadinya perilaku penyimpangan dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini.

a. Tidak mempunyai seseorang sebagai panutan dalam memahami dan meresapi tata nilaiatau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi semacam ini lazim disebut sebagaihasil proses sosialisasi yang tidak sempurna. Akibatnya, ia tidak bisa membedakan hal-halyang baik ataupun yang buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan sebagainya. 

b. Pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik, misalnya lingkungan yang seringterjadi tindak penyimpangan, seperti prostitusi, perjudian, mabuk-mabukan, dan sebagainya.

c. Proses bersosialisasi yang negatif, karena bergaul dengan para pelaku penyimpangansosial, seperti kelompok preman, pemabuk, penjudi, dan sebagainya.

d. Ketidakadilan, sehingga pihak-pihak yang dirugikan melakukan protes, unjuk rasa, bahkan bisa menjurus ke tindakan anarkis.

2. Bentuk-Bentuk Penyimpangan

Penyimpangan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dilihat berdasarkan kadar penyimpangannya dan dilihat berdasarkan pelaku penyimpangannya

.A. Berdasarkan Kadar Penyimpangan

1 ) Penyimpangan primer

Penyimpangan primer disebut juga penyimpangan ringan. Para pelaku penyimpangan iniumumnya tidak menyadari bahwa dirinya melakukan penyimpangan. Penyimpangan primerdilakukan tidak secara terus menerus (insidental saja) dan pada umumnya tidak begitumerugikan orang lain, misalnya mabuk saat pesta, mencoret-coret tembok tetangga, ataupun balapan liar di jalan. Penyimpangan jenis ini bersifat sementara (temporer), maka orang yangmelakukan penyimpangan primer, masih dapat diterima oleh masyarakat.

 2 ) Penyimpangan sekunder

Penyimpangan sekunder disebut juga penyimpangan berat. Umumnya perilaku penyimpangan dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terus menerus meskipun pelakunya sudah dikenai sanksi. Bentuk penyimpangan ini mengarah pada tindak kriminal,seperti pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Penyimpangan jenis ini sangat merugikanorang lain, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi hukum atau pidana.

B. Berdasarkan Pelaku Penyimpangan

1 ) Penyimpangan individu (individual deviation)Penyimpangan jenis ini dilakukan secara perorangan tanpa campur tangan orang lain.Contohnya seorang pejabat yang korupsi, oknum polisi yang melakukan pemerasan terhadapindividu yang memiliki suatu kasus, suami atau istri yang selingkuh, dan anak yang durhakaterhadap orang tua. Dilihat dari kadarnya penyimpangan perilaku yang bersifat individual,menyebabkan pelakunya mendapat sebutan seperti pembandel, pembangkang, pelanggar, bahkan penjahat.

2 ) Penyimpangan kelompok (group deviation)

Penyimpangan jenis ini dilakukan oleh beberapa orang yang secara bersama-samamelakukan tindakan yang menyimpang. Contohnya pesta narkoba yang dilakukan kelompoksatu geng, perkelahian massal yang dilakukan antarkelompok suku, ataupun pemberontakan.Penyimpangan kelompok biasanya sulit untuk dikendalikan, karena kelompok-kelompoktersebut umumnya mempunyai nilai-nilai serta kaidah-kaidah sendiri yang berlaku bagisemua anggota kelompoknya. Sikap fanatik yang dimiliki setiap anggota terhadapkelompoknya menyebabkan mereka merasa tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Haltersebut menyebabkan penyimpangan kelompok lebih berbahaya daripada penyimpanganindividu.

3 ) Penyimpangan campuran (mixture of both deviation)

Penyimpangan campuran diawali dari penyimpangan individu. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, ia (pelaku penyimpangan) dapat memengaruhi orang lain, sehingga ikutmelakukan tindakan menyimpang seperti halnya dirinya. Contoh penyimpangan campuranadalah sindikat narkoba, sindikat uang palsu, ataupun demonstrasi yang berkembang menjadiamuk massa.

3. Sifat-Sifat Penyimpangan

Dilihat dari sifatnya, penyimpangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyimpangan sosial yang bersifat positif dan yang bersifat negatif.

a.       Penyimpangan yang Bersifat Positif

Penyimpangan yang bersifat positif merupakan suatu bentuk penyimpangan atau perilakuyang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, tetapi mempunyaidampak positif terhadap dirinya maupun masyarakat. Penyimpangan ini memberikan unsurinovatif dan kreatif sehingga dapat diterima oleh masyarakat, meskipun caranya masih belumumum atau menyimpang dari norma yang berlaku. Misalnya, pada masyarakat yang masihtradisional, perempuan yang melakukan aktivitas atau menjalin profesi yang umum dilakukanoleh laki-laki seperti berkarir di bidang politik, menjadi pembalap, sopir taksi, anggota militerdan lain-lain oleh sebagian orang masih dianggap tabu. Namun hal tersebut mempunyaidampak positif, yaitu emansipasi wanita.

 b . Penyimpangan yang Bersifat Negatif

Penyimpangan yang bersifat negatif merupakan penyimpangan yang cenderung mengarah pada tindakan yang dipandang rendah, berdampak buruk serta merugikan bagi pelaku dan juga masyarakat. Bobot penyimpangan negatif dapat dilihat dari norma-norma atau nilai-nilaiyang telah dilanggar. Pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan dinilai lebih ringandibanding pelanggaran terhadap norma hukum. Contoh penyimpangan yang bersifat negatif,membolos, pembunuhan, pencurian, korupsi, dan sebagainya.

B. Berbagai Penyakit Sosial dalam Masyarakat

Segala tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlakudalam masyarakat dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangantersebut apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalammasyarakat. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan serta berbagai penyakit sosial yang adadalam masyarakat bermacam-macam. Berikut ini berbagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat.

1. Dampak Bagi Pelaku

Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang individu akanmemberikan dampak bagi si pelaku. Berikut ini beberapa dampak tersebut.

a. Memberikan pengaruh psikologis atau penderitaan kejiwaan serta tekanan mentalterhadap pelaku karena akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan. 

b. Dapat menghancurkan masa depan pelaku penyimpangan.

c. Dapat menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan dosa.d. Perbuatan yang dilakukan dapat mencelakakan dirinya sendiri.

2. Dampak Bagi Orang Lain/Kehidupan MasyarakatPerilaku penyimpangan juga membawa dampak bagi orang lain atau kehidupanmasyarakat pada umumnya. Beberapa di antaranya adalah meliputi hal-hal berikut ini.

a. Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. 

b. Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku di masyarakat.

c. Menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku.

d. Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individudalam kehidupan masyarakat.

Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat perilaku penyimpangan sosial, baik terhadap pelaku maupun terhadap orang lain pada umumnya adalah bersifat negatif. Demikian pula,menurut pandangan umum, perilaku menyimpang dianggap merugikan masyarakat. Namundemikian, menurut Emile Durkheim, perilaku menyimpang tidak serta merta selalu membawadampak yang negatif. Menurutnya, perilaku menyimpang juga memiliki kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat. Adapun beberapa kontribusi penting dari perilaku menyimpangyang bersifat positif bagi masyarakat meliputi hal-hal berikut ini.

a. Perilaku menyimpang memperkokoh nilai-nilai dan norma dalam masyarakat.Bahwa setiap perbuatan baik merupakan lawan dari perbuatan yang tidak baik. Dapatdikatakan bahwa tidak akan ada kebaikan tanpa ada ketidak-baikan. Oleh karena itu perilaku penyimpangan diperlukan untuk semakin menguatkan moral masyarakat. 

b. Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan memperjelas batas moral.Dengan dikatakan seseorang berperilaku menyimpang, berarti masyarakat mengetahuikejelasan mengenai apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah.

c. Tanggapan terhadap perilaku menyimpang akan menumbuhkan kesatuan masyarakat.Setiap ada perilaku penyimpangan masyarakat pada umumnya secara bersama-sama akanmenindak para pelaku penyimpangan. Hal tersebut menegaskan bahwa ikatan moral akanmempersatukan masyarakat.

d. Perilaku menyimpang mendorong terjadinya perubahan sosial.Para pelaku penyimpangan senantiasa menekan batas moral masyarakat, berusahamemberikan alternatif baru terhadap kondisi masyarakat dan mendorong berlangsungnya perubahan.

Kemiskinan & Kesenjangan

PEREKONOMIAN INDONESIA

Nama : Nadya Ryzanda RHK

NPM : 24215951

Kelas : 1EB14

Dosen : Sulastri

Kemiskinan dan Kesenjangan

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya.

Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolute. Kemiskian relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Di Negara-negara maju, kemiskinan relative diukur sebagai suatu proporsi dari tingkat pendapatan rata-rata per kapita. Sebagai suatu ukuran relative, kemiskinan relative dapat berbeda menurut Negara atau periode di suatu Negara. Kemiskinan absolute adalah derajat dari kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi.

Masalah kemiskinan yang dihadapi di setiap negara akan selalu di barengi dengan masalah laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan nasional maupun pembangunan, dan pendidikan yang menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra berkembang. Khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya karena selama ini pemerintah [tampak limbo] belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro buget, belum pro poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya struktural dan pendekatan ekonomi semata. Semua dihitung berdasarkan angka-angka atau statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya, pemberdayaan masyarakat miskin yang sifatnya “buttom-up intervention” dengan padat karya atau dengan memberikan pelatihan kewirauasahaan untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha.

Karena itu situasi di Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur lingkungan [tidak memiliki kesempatan yang sama] dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal.

1.      Konsep dan Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara umum adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Mudrajat kuncoro (2000:101) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh semua negara yang ada di dunia ini. Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi penyebab utama dari terjadinya kemiskinan.

Dimensi kemiskinan, berkembang seiring dengan perkembangan dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan oleh banyak orang di pandang sebagai suatu keadaan yang serba tidak mengenakkan. Tekanan ekonomi, sosial, dan semua tuntutan hidup yang tidak dapat terpenuhi dengan baik menjadi suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh siapapun juga. Kehidupan yang selalu dilingkupi oleh kekurangan dan selalu diidentikkan sebagai kaum yang termarjinalkan seolah menjadi satu bagian hidup tersendiri bagi kaum miskin.

Beberapa ahli memberikan definisi terhadap kemiskinan sebagai keadaan yang serba kekurangan dalam mendapatkan sumber pendapatan yang layak untuk hidup maupun kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar (Spencer dalam Darwin (2005:4), Tumanggor, Suparlan dalam Misbach (2004:31), danWorld Bank (2000:15).

Kenyataan yang serba kekurangan menyebabkan kelompok miskin kurang bisa mengakses pelayanan publik yang mereka butuhkan. Maxell dan May dalam Darwin (2005:4) mengatakan bahwa kemiskinan menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi, terasing dari kehidupan sosial mengakibatkan masyarakat memandang kaum miskin sebagai kelompok yang terpinggirkan dan selalu diidentikkan dengan hal-hal negatif karena golongan miskin selalu berusaha untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan mereka dengan cara apapun.

Selain itu menurut Lewis, kemiskinan adalah suatu hal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Argumen ini di perkuat oleh pernyataan UNDP dengan alasan selain rendahnya pendapatan yang mereka terima, kelompok miskin cenderung apatis dan menyerah pada nasib, tidak punya daya juang serta mereka menganggap bahwa terlahir dengan keadaan serba kekurangan adalah merupakan takdir yang harus mereka terima dan jalani, sehingga dengan anggapan seperti itu kemiskinan menjadi suatu budaya tersendiri bagi kelompok miskin yang nantinya akan diwariskan secara turun-temurun.

Sejalan dengan pernyataan diatas, menurut Suparlan (1984:30-32), bahwa sejarah kemiskinan dapat terwujud sebagai suatu kebudayaan. Kebudayaan miskin tersebut merupakan suatu adaptasi dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistik dan berciri kapitalisme. Sedangkan menurut UNDP (UNDP, 1997:15), yang disebut dengan kemiskinan yaitu adanya halangan dalam kesempatan dan pilihan terhadap kebutuhan yang paling mendasar.

Di Indonesia pendataan keluarga dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN melakukan pentahapan keluarga sejahtera dan membaginya menjadi lima kelompok (BKKBN, 2005:15-17), yaitu: keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, dan keluarga sejahtera III plus. Namun dari kelima kategori tersebut hanya kategori keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I lah yang dikatakan kategori miskin.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa pengertian. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

1.      Kemiskinan absolute : Apabila tingkat pendapatannya di bawah “garis kemiskinan” atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

2.      Kemiskinan relative : Kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitarnya.

3.      Kemiskinan cultural : Karena mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif; meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

4.      Kemiskinan structural : Kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan . Kemiskinan struktural banyak disorot sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup :

·         Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

·         Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

·         Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

2.      Garis Kemiskinan

v  Konsep dan definisi

Proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya terletak di bawah garis kemiskinan nasional yang disepakati resmi pemerintah. Garis kemiskinan ini merupakan batas pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan pokok lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia, maka dipakai pendekatan data konsumsi (pengeluaran).

Termasuk pengeluaran adalah perkiraan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.

v  Manfaat

Setiap individu membutuhkan kalori untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari (Indonesia menetapkan batas minimum 2100 kkal per kapita per hari), fasilitas rumah, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan pokok lainnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dan masyarakat mengangkat kaum miskin agar hidup layak.

v  Metode Perhitungan

Garis kemiskinan nasional dihitung sebagai berikut:

1.      Menghitung rata-rata tertimbang harga kalori yang diperlukan dari 52 komoditas makanan.

2.      Mengalikan harga tersebut dengan 2100, yang merupakan batas kemiskinan makanan per kapita per hari.

3.      Menghitung nilai pengeluaran per kapita non makanan.
Menjumlahkan nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita, yang dinamakan garis kemiskinan.

4.      Menghitung proporsi penduduk miskin (Po) dengan cara membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk (dinyatakan dalam persentase), yang diformulasikan.

v  Proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari $1 (PPP) per hari.

Proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya kurang dari $1 per kapita per hari adalah persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 (PPP) per hari. Nilai dolar dimaksud adalah nilai dolar berdasarkan Paritas Daya Beli atau Purchasing Power Parity (PPP) yang konversinya denganmata uang lokal berdasarkan harga tahun 1993.

v  Manfaat

Indikator ini dipakai untuk memonitor kemajuan upaya pengentasan kemiskinan setiap negara serta untuk memonitor tren kemiskinan pada tingkat global.

v  Rasio kesenjangan kemiskinan

Rasio kesenjangan kemiskinan adalah jumlah rasio antara selisih pendapatan orang miskin dengan garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, dibagi dengan jumlah penduduk.

3.      Penyebab dan Dampak Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang sangat multidimensional dan disebabkan oleh berbagai hal yang saling mengkait antara satu dengan yang lain. Mudrajat (2000:106) mengatakan bahwa perang, pertanian yang masih subsisten dan tradisional merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan.

Sedangkan menurut Sharp, et al dalam Mudrajad (2000:107) bahwa kemiskinan dari sudut pandang ekonomi antara lain:

a.            Secara mikro, kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan kepemilikan pendapatan

b.            Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas Sumber Daya Alam

c.            Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty)

Selain dua pendapat tersebut diatas, Breman dalam Misbach (2004:30), mengatakan bahwa bagi kaum miskin “jalan menuju ke atas seringkali dirintangi, sedangkan jalan ke bawah terlalu mudah dilalui”. Munculnya kemapanan kemiskinan dikalangan masyarakat miskin lebih disebabkan karena himpitan struktural, karena kemiskinan yang kronis itulah kaum miskin mudah ditaklukkan dan dikelola untuk mengikuti kemauan dan kepentingan golongan elit berkuasa. Kemiskinan tidak semata-mata muncul karena kebudayaan tetapi lebih berkaitan dengan tatanan ekonomi dan sosial yang membatasi peluang kaum miskin untuk keluar dari belenggu kemiskinan.

Banyaknya hal yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat, maka Bappenas (2003:2) mengatakan bahwa kemiskinan itu tidak saja disebabkan oleh faktor internal orang miskin seperti rendahnya pendapatan, rendahnya posisi tawar, budaya hidup yang tidak mendukung kemajuan atau rendahnya kemampuan orang miskin dalam mengelola sumber daya dan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan faktor eksternal, yaitu:

a.      Rendahnya akses terhadap sumber daya dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih).

b.     Adanya kesempatan di antara masyarakat yang antara lain disebabkan oleh system yang kurang mendukung.

c.      Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik.

d.     Konflik sosial dan politik.

e.      Bencana alam seperti longsor, gempa bumi, dan lain-lain.

f.      Kebijakan yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan serta aspek eksternal lainnya yang dapat menjadi determinan dari proses pemiskinan.

Pada intinya kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

1.      Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;

2.      Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;

3.      Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;

4.      Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

5.      Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks.

1.     Pengangguran.

Sebagaimana kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja sebanyak 12,7 juta orang. Jumlah yang cukup “fantastis” mengingat krisis multidimensional yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.

2.     Kekerasan.

Sesungguhnya kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara mengintimidasi orang lain] di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak.

3.     Pendidikan.

Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali sehari saja mereka sudah kesulitan.Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.

4.     Kesehatan.

Seperti kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin

5.     Konflik sosial bernuansa SARA.

Tanpa bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan “keamanan” dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.

Terlebih lagi fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia. Baik di perdesaan maupun perkotaan.

4.       Pertumbuhan, Kesenjangan, dan Kemiskinan

Data 1970-1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi.

Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya dengan simiskin.

Penelitian di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode 1970an dan 198an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil, tapi sejak awal 1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC’s dan DC’s seperti Indonesia, Thaliland, Inggris dan Swedia.

Janti (1997) menyimpulkan: semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam jumlah pendapatan keluarga.

Hipotesis Kuznets : ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan.

Dengan data cross sectional (antara negara) dan time series, Simon Kuznets menemnukan bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik

5. Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

1.     Indikator Kesenjangan

Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini.

Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.

Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Kurva Lorenz Menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan-kalangan lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri “ditempatkan” pada diagonal utama bujur sangkar tersebut.Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal   (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk.

Ketimpangan dikatakan sangat tinggi apabilai nilai koefisien gini berkisar antara 0,71-1,0. Ketimpangan tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7. Ketimpangan sedang dengan nilai gini antara 0,36-0,49, dan ketimpangan dikatakan rendah dengan koefisien gini antara 0,2-0,35.

Selain alat ukur diatas, cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan, terutama oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan menjadi tiga group : 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk. Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.

Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan. Tingkat ketidakmerataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan. Sedangkan ketidakmerataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan.

2.     Indikator Kemiskinan

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Dengan kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemis kinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non makanan (non food line).

Untuk mengukur kemiskinan terdapat 3 indikator yang diperkenalkan oleh Foster dkk (1984) yang sering digunakan dalam banyak studi empiris. Pertama, the incidence of proverty : presentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan, indeksnya sering disebut rasio H. Kedua, the dept of proverty yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan proverty gap index. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut yang dapat dijelaskan dengan formula sebagai berikut :

Pa = (1 / n) ∑i [(z - yi) / z]a

Indeks Pa ini sensitif terhadap distribusi jika a >1. Bagian [(z - yi) / z] adalah perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan dari kelompok keluarga miskin (yi) dalam bentuk suatu presentase dari garis kemiskinan. Sedangkan bagian [(z - yi) / z]a adalah presentase eksponen dari besarnya pendapatan yang tekor, dan kalau dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi dengan jumlah populasi (n) maka menghasilkan indeks Pa.

Ketiga, the severity of property yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama seperti IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini yang juga disebut Distributionally Sensitive Index dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

6.      Kemiskinan di Indonesia

Permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah indonesia saat ini adalah kemiskinan, disamping masalah-masalah yang lainnya. dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan nasional melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.

Berdasarkan data Bank Dunia jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2002 bukanlah 10 sampai 20% tetapi telah mencapai 60% dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 215 juta jiwa.

Hal ini diakibatkan oleh ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, juga karena infrastruktur yang juga belum mendukung untuk dimanfaatkan masyarakat memperbaiki kehidupannya, selain itu juga karna SDM, SDA, Sistem, dan juga tidak terlepas dari sosok pemimpin. Kemiskinan harus diakui memang terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa, bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, mengapa masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, sehingga di negara ini, rasanya tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan.

Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, kemiskinan menyebabkan banyak orang melakukan prilaku menyimpang, harga diri diperjual belikan hanya untuk mendapatkan makan.

Bahkan yang lebih parah, kemiskinan telah membuat masyarakat kita terjebak dalam budaya memalas, budaya mengemis, dan menggantungkan harapannya dari budi baik pemerintah melalui pemberian bantuan. kemiskinan juga dapat meningkatkan angka kriminalitas, kenapa penulis mengatakan bahwa kemiskinan dapat meningkatkan angka kriminalitas, jawabannya adalah karna mereka (simiskin) akan rela melakukan apa saja untuk dapat mempertahankan hidupnya, baik itu mencuri, membunuh, mencopet, bahkan jika ada hal yang lebih keji dari itu ia akan tega dan berani melakukannya demi hidupnya. Kalau sudah seperti ini siapa yang harus kita salahkan. kemiskinan seakan menjadi sebuah fenomena atau sebuah persoalan yang tak ada habis-habisnya, pemerintah terkesan tidak serius dalam menangani persoalan kemiskinan, pemerintah lebih membiarkan mereka mengemis dan mencuri ketimbang memikirkan cara untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan dan membebaskan Negara dari para pengemis jalanan karna kemiskinan.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Tahun 1976 sampai 2007.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada periode 1976-2007 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1976 penduduk miskin sekitar 54,2 juta jiwa (sekitar 44,2 juta jiwa di perdesaan, dan sekitar 10 juta jiwa di perkotaan).

Angka ini pada tahun 1980 berkurang hingga menjadi sekitar 42,3 juta jiwa (sekitar 32,8 juta jiwa di perkotaan, dan sekitar 9,5 juta jiwa di perdesaan), atau berkurang sekitar 21,95 persen dari tahun 1976. Pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin berkurang hingga menjadi sekitar 27,2 juta jiwa (sekitar 17,8 juta jiwa di perkotaan, dan sekitar 9,4 juta jiwa di perdesaan), atau berkurang sekitar 35,69 persen dari tahun 1980.

Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar 34,5 juta jiwa (sekitar 24,9 juta jiwa di perkotaan, dan sekitar 9,6 juta jiwa di perdesaan). Dibandingkan dengan tahun 1990, angka ini menurun sekitar 20,87 persen. Namun, pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin kembali meningkat hingga menjadi sekitar 38,4 juta jiwa.

Sementara, pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin menurun hingga menjadi sekitar 37.17 juta jiwa. Fluktuasi jumlah penduduk miskin di Indonesia disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi, pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, pengaruh kebijakan pemerintah dan sebagainya.

Tahun 2007-Maret 2008

Analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi Maret 2007 dan Maret 2008 dimaksudkan untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir. Garis kemiskinan pada periode Maret 2007-Maret 2008 mengalami peningkatan sebesar 9,56 persen, yaitu dari Rp.166.697,- per kapita per bulan pada Maret 2007 menjadi Rp.182.636,- per kapita per bulan pada Maret 2008.

Hal yang sama juga terjadi di perkotaan dan di perdesaan masing-masing meningkat sebesar 9,02 persen dan 10,21 persen. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (16,58 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta (Tabel 4.3).

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta orang. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan Maret 2007, sebagian besar (63,52 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sementara pada bulan Maret 2008 persentase ini hampir sama yaitu 63,47 persen.

7.        Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Hubertus Ubur (2003:66-71) mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

a.      Faktor ekonomi

Ada pemikir yang berpendapat bahwa kemiskinan diakibatkan karena tidak adanya lapangan pekerjaan dan penghasilan, karena itu untuk mengatasi kemiskinan pemerintah dan masyarakat harus menyediakan sebanyak mungkin lapangan kerja bagi warganya.

b.     Faktor mental-psikologis

Holman (1978) mengatakan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh masalah yang berkenaan dengan individu, kultur, lembaga sosial dan masyarakat. Faktor yang berkaitan dengan individu adalah kelemahan biologis bawaan, ketidakmampuan memanfaatkan peluang ekonomis dan kualitas mental psikologis.

Mc Clleland (1971) menunjukkan bahwa mental sebagai faktor yang menentukan apakah suatu masyarakat menjadi masyarakat miskin dan terbelakang atau menjadi masyarakat maju. Ia mengemukakan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan dapat diatasi manakala suatu masyarakat terdapat warga yang bermental wiraswasta dengan motivasi yang tinggi untuk mencapai kemajuan.

c.      Faktor kultural

Menurut Holman yang didasarkan pada karya Oscar Lewis (1950) mengatakan bahwa orang/keluarga tetap miskin karena mereka tidak mau berusaha untuk keluar dari kemiskinan. Lebih jauh mereka bahkan berusaha membangun cara pandang dan kebiasaan hidup berupa penyesuaian diri terhadap kemiskinan itu. Orang miskin tidak tersosialisasi dengan baik dalam budaya dominan yang membuat mereka terpuruk dalam kemiskinan.

d.     Faktor kelalaian lembaga

Hoselitz (1971) mengemukakan bahwa lembaga sosial diharapkan berperan untuk menyediakan fasilitas bagi siapa saja, namun terjadi defisiensi karena masalah teknis, kurang koordinasi, tidak berfungsinya lembaga pelayanan kunci.

Masalah teknis terjadi karena semakin lama organisasi lebih memusatkan diri pada kepentingan internal daripada kepentingan konsumen. Organisasi sibuk menjaga bagaimana organisasi akan tetap berjalan mulus berpikir tentang prospek karier dan kelanggengan lembaga sebagai tempat bergantung para karyawan sehingga organisasi enggan merubah diri sesuai dengan tuntutan konsumen.

Tidak adanya koordinasi antar lembaga berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sehingga terjadi duplikasi dan diskontinuitas pelayanan.

Lembaga pelayanan kunci seperti sekolah tidak berfungsi dengan baik karena telah terjadi kesalahan seleksi para murid, metode pengajaran tidak efisien, isi kurikulum tidak cocok dengan kebutuhan dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan.

e.      Faktor struktural

Kemiskinan ada hubungannya dengan strata masyarakat. Mereka yang ada di strata atas berupaya mempertahankan divisi-divisi sosial yang ada. Kemiskinan bukan saja menunjukkan adanya strata rendah, melainkan juga fungsional bagi masyarakat tersebut yaitu mempertahankan perbedaan dan ketidaksamaan. Herbet Ganz (1972) telah menunjukkan bahwa kemiskinan dipertahankan karena ia mempunyai fungsi bagi masyarakat itu sendiri.

Satu hal yang menjadi pemikiran dari UNDP(1998:73), bahwa kemiskinan itu sebenarnya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan akan cenderung mewariskan hal tersebut kepada generasi mereka yang selanjutnya. Hal inilah yang mengakibatkan kemiskinan sulit untuk dihilangkan.

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari factor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana penyebab sebenarnya (utama) serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.

Kalau diuraikan satu persatu, jumlah factor-faktor yang dapat mempengaruhi, langsung maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktifitas tenaga kerja), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas SDA, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, air dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam dan peperangan.  

Kalau diamati, sebagian besar dari factor-faktor tersebut juga mempengaruhi satu sama lain.  Misalnya, tingkat pajak yang tinggi membuat tingkat upah neto rendah dan ini bisa mengurangi motivasi kerjsa seseorang sehingga produktivitasnya menurun selanjutnya mengakibatkan tingkat upah netinya berkurang lagi, dan seterusnya.  Jadi tidak mudah memastikan apakah karena pajak naik atau produktivitasnya yang turun membuat pekerja jadi miskin karena upah netonya rendah.

Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

a.      Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 1990 Indonesia memiliki 179 juta lebih penduduk. Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27 juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa. Dapat diringkaskan pertambahan penduduk Indonesia persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 2,04 juta orang pertahun atau, 170 ribu orang perbulan atau 5.577 orang perhari atau 232 orang perjam atau 4 orang permenit.

b.     Angkatan Kerja.

Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atausemua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja.

c.      Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan.

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan menengah; serta 20% penduduk berpemdapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 hingga 17 persen pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk miskin menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional makan ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata.

8.        Kebijakan Anti Kemiskinan

Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia, ADB,ILO, UNDP, dan lain sebagainya.

Tahun 1990, Bank Dunia lewat laporannya World Developent Report on Proverty mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak pada tiga front :

1.     Pertumbuhan ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi kelompok miskin,

2.     Pengembangan SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi,

3.      Membuat suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang sama sekali tidak mamu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.

Ada 3 (tiga) pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni:

1.     Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pro kemiskinan

2.     Pemerintahan yang baik (good governance)

3.      Pembangunan social

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi pemerintah sesuai sasaran atau tujuannya.  Sasaran atau tujuan tersebut dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, menengah dan panjang.

Intervensi lainnya adalah manajemen lingkungan dan SDA.  Hancurnya lingkungan dan “habisnya” SDA dengan sendirinya menjadi factor pengerem proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang berarti juga sumber peningkatan kemiskinan.

Intervensi jangka pendek terutama pembangunan sector pertanian dan ekonomi pedesaan, pembangunan transportasi, komunikasi, energy dan keuangan, peningkatan peran serta masyarakat sepenuhnya (stakeholder participation) dalam proses pembangunan dan proteksi social (termasuk pembangunan system jaminan social).

Intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan dapat dibagi menurut waktu, yaitu:

a.      Intervensi jangka pendek, berupa :

1)     Pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan

2)     Manajemen lingkungan dan SDA

3)     Pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan

4)     Peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan

5)     Peningkatan proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)

b.     Intervensi jangka menengah dan panjang, berupa:

1)     Pembangunan/penguatan sektor usaha

2)     Kerjsama regional

3)     Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi

4)     Desentralisasi

5)     Pendidikan dan kesehatan

6)     Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan 

7)   Pembagian tanah pertanian yang merata