Hukum Perdata

HUKUM PERDATA

A. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu - individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.

B. Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Hukum

1. H.F.A. Vollmar mengungkapkan hukum perdata merupakan aturan dan norma-norma yang membatasi dan memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan kepentingan perseorangan atau pribadi dengan perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga.

2. Van Dunne menyatakan bahawa hukum perdata  adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat penting bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Bedanya dengan hukum publik yakni dalam hal  memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi

3. Prof. R. Soebekti, S.H. menyatakan bahwa hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat material yang mengatur kepentingan perseorangan,

4. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. mengungkapkan bahwa hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya,

5. Sudikno Mertokusumo menyatkan bahwa hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Serta dalam pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak,

6. Prof H.R Sardjono, SH menyatakan bahwa hukum perdata merupakan kaidah-kaidah yang pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan dan menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya terhadap orang lain,

7. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan menguraikan hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya,

8. Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa hukum perdata sebagai suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pergaulan kemasyarakatan atau hukum yang mengatur kepentingan perseorangan

C. Sejarah Singkat Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Sejarah membuktikan bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak
lepas dan Sejarah Hukum Perdata Eropa.

Bermula di benua Eropa, terutama di Eropa Kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi,
disamping adanya Hukum tertulis dan Hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum
Perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa. oleh karena
keadaan hukum di Eropa kacau-balau, dimana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturan-
peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda.

Oleh karena adanya perbedaan ini jelas bahwa tidak ada suatu kepastian hukum. Akibat
ketidak puasan, sehingga orang mencari jalan kearah adanya kepastian hukum, kesatuan
hukum dan keseragaman hukum.
Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu
kumpulan peraturan yang bernama ”Code Civil des Francois" yang juga dapat disebut ”Code
Napoleon”, karena Code Civil des Francais ini merupakan sebagian dari Code
Napoleon.

Sebagai petunjuk penyusunan Code Civil ini dipergunakan karangan dari beberapa ahli
hukum antara lain Dumoulin, Domat dan Pothies, disamping itu juga dipergunakan Hukum
Bumi Putra Lama, Hukum Jemonia dan Hukum Cononiek.

Dan mengenai peraturan-peraturan hukum yang belum ada di Jaman Romawi antara lain
masalah wessel, assuransi, badan-badan hukum. Akhirnya pada jaman Autklarung (Jaman
baru sekitar abad pertengahan) akhirnya dimuat pada kitab Undang-Undang tersendiri dengan
nama ”Code de Commerce".

Sejalan dengan adanya penjajahan oleh bangsa Belanda (1809-181 1), maka Raja Lodewijk
Napoleon Menetapkan : ”Wetboek Napoleon Ingerighr Voor het Koninklijk Holland” yang
isinya mirip dengan ”Code Civil des F rancais atau Code Napoleon” untuk dijadikan sumber
Hukum Perdata di Beranda (Nederland).

Setelah berakhirnya penjajahan dan dinyatakan Nederland disatukan dengan Prancis
pada tahun 1811, Code Civil des Francais atau Code Napoleon ini tetap berlaku di Belanda
(Nederland).

Oleh karena perkembangan zaman, dan setelah beberapa tahun kemerdekaan Belanda
(Nederland) dari Perancis ini, bangsa Belanda mulai memikirkan dan mengerjakan kodefikasi
dari Hukum Perdatanya. Dan tepatnya 5 Juli 1830 kodefikasi ini selesai dengan terbentuknya
BW (Burgerlijk Wetboek) dan WVK (Wetboek van koophandle) ini adalah produk Nasional-
Nederland namun isi dan bentuknya sebagian besar sama dengan Code Civil des Francais
dan Code de Commerce.

Dan pada tahun 1948, kedua Undang-Undang produk Nasional-Nederland ini diberlakukan
di Indonesia berdasarkan azas koncordantie (azas Politik Hukum).

Sampai sekarang kita kenal dengan nama KUH Sipil (KUHP) untuk BW (Burgerlijk
Wetboek). Sedangkan KUH Dagang untuk WVK (Wetboek van koophandle).

D. Penerapan / Contoh Kasus

Perceraian “Tasya”  dan “Raffi” diresmikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara baik-baik Desember 2014 silam. Namun, perselisihan tetap terjadi dengan diawali gugatan “Raffy “ perihal harta gono-gini.

Semula  “Raffy “ hanya menuntut pembagian harta berupa rumah yang terletak di kawasan Duren Tiga, namun dari pihak “Tasya” menyebutkan bahwa perebutan harta kini beralih ke beberapa benda lainnya. Termasuk sebuah mobil yang dianggap “Raffy” milik mereka berdua.

"Waktu itu saya datang ke ulang tahun  “Tasya”  tahun 2014 di Ancol. Itu setelah dia cerai. Terus “Tasya”  dikasih hadiah sebuah mobil Toyota Harrier Sama ibunya yang diperoleh setelah perceraian," ujar “Tania” selaku saksi yang dihadirkan oleh pihak “Tasya”.

"Semenjak pisah dia tidak ada iktikad baik. Pernah ada perjanjian, pas dia mau nikah sama yang baru dulu. Ada kewajiban kasih Rp 5 juta per bulan. Setelah dia sekarang ada masalah ternyata minta harta gono gini. Yang penting saat ini bagi saya mau mempertahankan untuk anak," tegas “Tasya”.

Melihat hal ini, Firman Chandra berkomentar dan menegaskan perihal tuntutan yang dianggap tidak jelas arahnya.

"Hanya satu harta tergugat rumah di Duren Tiga. Tadi dibahas saksi mobil (Toyota) Harrier kemudian ada rumah di Duren Tiga. Kami hanya ngomong rumah di Duren Tiga. Dan kami sangat yakin semua yang saksi nyatakan tadi tidak ada kaitannya dengan harta bersama," pungkas Firman.

Perebutan ini diawali dengan pendapat keduanya mengenai kebaikan dua anak mereka dalam hal harta. Hanya saja “Raffy” tetap bersikeras ingin pembagian harta setengah-setengah dan kemudian 25 persen bagiannya akan diberikan kepada kedua anaknya. Pasangan yang semula tampak harmonis ini kini berseteru setelah dua tahun bercerai.

Menurut hasil analisis saya akan sedikit membahas tentang harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta gono-gini meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta gono-gini dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta gono-gini dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama.

E. Peraturan Pendukung

KUHP perdata terdiri dari 4 bagian yaitu :

1. Buku 1 Tentang Orang / Pensonrecht

2. Buku 2 Tentang Benda / Zakenrecht

3. Buku 3 Tentang Perikatan / Verbinteneddenrecht

4. Buku 4 Tentang Daluwarsa dan Pembuktian / verjaring en Bewijs

Menurut hasil analisis saya, kasus yang saya analisis itu tentang perebutan harta gono-gini terdapat pada Buku Pertama Tentang Orang/Pensonrecht yang terdapat dalam Bab VI yang berisi "Tentang gabungan harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusnya" tetapi bisa juga pada bab X dan XI yang berisi "Tentang pembubaran perkawinan" dan tentang "Pisah meja dan ranjang" kasus yang saya ambil merupakan kasus perceraian maka dapat diselaisaikan dengan salah satu Bab X dan Bab XI yang terdapat pada buku 1 tentang orang. Untuk perebutan harta gono-gini terdapat dalam buku pertama KUHPerdata bab IX tentang pemisahan harta benda nomor 189 yang disebutkan bahwa "Putusan hakim yang mengabulkan tuntutan akan pemisahan harta benda itu, sebelum pelaksanaanya, harus diumumkan secara terbuka, dengan ancaman menjadi  batal pelaksanaannya bila tidak dipenuhi persyaratan pengumuman itu. (Rv. 811.) Putusan tentang dikabulkannya pemisahan harta benda itu, dalam akibat hukumnya mempunyai kekuatan yang berlaku surut, terhitung dari gugatan yang dianjurkan" (KUHPerd. 192). Karena pada bab ini berisi tentang keputusan hakimlah yang akan mengabulkan tuntutan pemisahan harta benda. Dan kasus yang saya analisis “Raffi” ingin bahwa rumah yang dimiliki “Tasya” harus dimiliki olehnya demi sang anak. Tetapi pihak “Tasya” itu merasa tidak adil. Maka hakimlah yang akan membuat keputusan yang adil antara “Raffi dan Tasya “ yaitu membagi dua hartanya.

Unsur-Unsur  yang Terpenting Dari Hukum Perdata :

1.      Norma Peraturan

2.      Sanski

3.      Mengikat / dapat dipaksakan

Menurut hasil analisis saya, jadi dalam hukum perdata harus mencakup semua unsur-unsur di atas. Dalam kasus “Raffy dan Tasya” yang saya analisis untuk unsur yang petama yaitu norma peraturan. Kasus ini harus di memenuhi dan sesuai dengan norma-norma atau peraturan-paraturan yang sudah di tentukan oleh hakim. Unsur kedua adalah sanski dalam kasus yang saya ambil “Raffy dan Tasya” harus menerima sanski yang sudah di tentukan oleh hakim atau yang menangani kasus tersebut. Untuk unsur yang ketiga yaitu mengikat /dapat dipaksakan dalam kasus ini “Raffy dan Tasya” harus menerima keputusan yang telah di tetapkan oleh hakim. Dan keputusan yang di buat hakim itu bersifat dipaksakan. Tidak boleh egois karena keputusan yang di buat oleh hakim adalah keputusan yang baik utuk kedua belah pihak.

Azas-Azas Hukum Perdata

1. Azas Individualitas

Dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya (hak eigendom) dan dapat melakukan perbuatan hukum, selain itu juga dapat memiliki hasil, memakai, merusak, memelihara, dsb

Batasan terhadap azas individualitas :

1. Hukum tata usaha negara (campur tangan pemerintah terhadap hak milik )

2. Pembatasan dengan hukum bertetangga

3. Tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu kepentingan orang lain

2. Azas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam UU maupun yang belum ( pasal 1338 KUHP Perdata ) asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan UU ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Azas  Monogami

Seorang laki – laki dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan mempunyai satu istri. Namun dalam pasal 3 ayat (2) No. 1 Tahun 1974 tentang UU pokok perkawinan (UUP) membuka peluang untuk berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 ayat (2) pasal 4 dan pasal 5 pada UUPP.

Menurut analisis saya, kasus yang saya ambil sudah memenuhi ketiga azas tersebut. Kasus ini sudah memenuhi Azas Individualitas karena kedua belah pihak sudah dapat melakukan perbuatan hukum yaitu bercerai dan masalah pembagian harta gono-gini tersebut sudah mendapat hak dan hasil dari persidangan tersebut. Lalu sudah memenuhi Azas Kebebasan Berkontrak karena kedua belah pihak telah melakukan perjanjian. Dan sudah memenuhi Azas Monogami yaitu karena “Raffy” dalam waktu yang sama masih memiliki satu istri yaitu “ Tasya”. Dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian “Raffy dan Tasya” yang memperebutkan harta gono-gini sudah memenuhi ketiga azas tersebut.

Referensi

http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19363/Hukum+Perdata.pdf [Diakses pada 12 April 2017 pukul 19:50]

http://www.pakmono.com/2015/04/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli.html. [Diakses pada 12 April 2017 pukul 19:50]

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_perdata_dan_hukum_dagang/1_hukum_perdata.pdf. [Diakses pada 12 April 2017 pukul 20:00]

https://hot.detik.com/celeb/3335659/perebutan-harta-gono-gini-tasya-raffymakin-semerawut. [Diakses pada 12 April 2017 pukul 20:15 WIB]

http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/1551. [Diakses pada 12 April 2017 pukul  20:40 WIB]

Mengurai Sengkarut AturanPemerintah dan Kontrak Freeport

Mengurai Sengkarut Aturan Pemerintah dan Kontrak Freeport

Nama                  : Nadya Ryzanda RHK

NPM                   : 24215951

Kelas                   : 2EB07

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI

ATA 2016/2017

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Freeport merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. PTFI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. Kami memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.

Kompleks tambang milik kami di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia. Grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang untuk terus menambah cadangan kami yang berusia panjang.

1.2 Perumusan Masalah

1. Peran hukum Indonesia yang mengatur Freeport?

2. Apa pendapat hukum tentang Freeport?

BAB 2

PEMBAHASAN

Perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai hari ini belum mencapai titik temu. PTFI mengancam akan menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional karena merasa hak-haknya dalam Kontrak Karya (KK) dilanggar. 

Freeport harus mengubah KK-nya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika ingin mendapat izin ekspor konsentrat. Namun, mereka menolak IUPK yang ditawarkan pemerintah, karena menilai IUPK tak memberikan stabilitas untuk investasi berskala besar dan jangka panjang.

            Perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), ini juga keberatan jika harus melepaskan sahamnya hingga 51% ke pihak Indonesia. Mereka ingin tetap memegang kendali atas PT Freeport Indonesia. Pemerintah bersikeras, 51% saham PTFI harus di investasikan kepada pihak Indonesia. Versi pemerintah, ini tidak bertentangan dengan KK.

            Pasal 24 KK tahun 1991 menyebutkan, kewajiban divestasi Freeport terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36% dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian diinvestasi tahap kedua mulai 2001. Freeport harus melego sahamnya sebesar 2% per tahun hingga kepemilikan nasional menjadi 51%. Artinya, 51% saham PT Freeport Indonesia harusnya sudah berada di tangan pemerintah, BUMN, BUMD, atau swasta nasional sejak 2011. Sementara baru 9,36% saham yang sudah di investasikan ke pemerintah sampai detik ini.

            Tetapi PTFI tak merasa berkewajiban melakukan hal itu. Sebab, Pasal 24 d menyatakan bila pemerintah memberlakukan kebijakan lain terkait diinvestasi yang lebih ringan daripada ketentuan KK, ketentuan yang lebih ringan itu yang berlaku.

            Pada 1994, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 (PP 20/1994). PP ini mengizinkan kepemilikan 100% oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan adanya PP 20/1994 ini, PTFI merasa tak lagi berkewajiban melepas 51% sahamnya.

            Soal kewajiban membangun smelter sebenarnya juga ada dalam KK, yaitu di Pasal 10. Tetapi KK tidak menyebutkan kalau PTFI harus memurnikan semua hasil produksinya. PTFI merasa sudah memenuhi kewajiban ini karena telah membangun smelter di Gresik yang berkapasitas 1 juta ton per tahun, sekitar 30% dari produksi konsentrat PTFI bisa dimurnikan di sana.

            Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang muncul 18 tahun sesudah KK juga ditafsirkan berbeda oleh pemerintah dan PTFI. Pemerintah menginginkan KK disesuaikan dengan ketentuan UU Minerba, tidak boleh bertentangan. Dasarnya adalah Pasal 169 b UU Minerba yang meminta KK disesuaikan dalam waktu 1 tahun sejak Undang-Undang diterbitkan.
Di sisi lain, Pasal 169 a aturan yang sama menyatakan KK yang telah ada sebelum terbitnya UU Minerba dihormati sampai masa berlakunya habis. Pemerintah berpegang pada Pasal 169 b, sedangkan PTFI menggunakan Pasal 169 a untuk mempertahankan isi KK sebagaimana adanya.

            Ketika ada perbedaan ketentuan antara Undang Undang dengan KK, yang mana yang harus diikuti? PTFI berpendapat, KK yang harus diikuti, karena Pasal 32 mengatakan peraturan pemerintah tak boleh bertentangan dengan KK. Sebaliknya, pemerintah menomorsatukan Undang Undang. Dalam KK Pasal 23 dinyatakan, PTFI harus senantiasa mentaati semua Undang-Undang dan peraturan yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia.

            Selain itu, Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur, suatu perjanjian akan terlarang bilang bertentangan dengan hukum. KK sebagai perjanjian menjadi terlarang apabila tak selaras dengan aturan hukum di Indonesia. Banyaknya peraturan yang multitafsir ini memusingkan kedua belah pihak. Pemerintahan saat ini tersandera oleh berbagai aturan yang dibuat di masa lalu. Kalau didiskusikan semua ini, yang terjadi adalah 'debat kusir' antara pemerintah dan PTFI.

            Arbitrase diyakini malah akan menambah runyam masalah. Dalam sejarahnya, sengketa di Arbitrase pasti menciptakan 'kerusakan', baik pihak yang menang maupun yang kalah di Arbitrase sebenarnya sama-sama kalah, menderita kerugian besar. Andaikan PTFI menang di Arbitrase, mereka tetap rugi karena hubungannya dengan pemerintah tentu sudah rusak. Bisnis mereka di Indonesia kemungkinan tak bisa lagi berjalan sebaik sebelumnya. Dasar kerja sama pemerintah dengan investor adalah kepercayaan. Ketika kepercayaan itu sudah hilang, kerja sama tak mungkin benar-benar terjalin. Karena itu, Arbitrase sebagai jalan terakhir penyelesaian konflik yang diatur dalam KK Pasal 21 sebisa mungkin dihindari.

PT.Freeport Indonesia adalah sebuah  perseroan terbatas dan berbadan hukum di Indonesia yang berafiliasi kepada Freeport McMoran Cooper & Gold Inc yang didirikan dengan akta notaris nomor 102 tanggal 26 Desember 1991,surat keputusan Menteri Kehakiman nomor c2-8171.HT.01.01.TH.91 tanggal 27 Desember 1991 yang berarti tunduk dan patuh pada semua ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dengan mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.(AS). Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg dari 1967 dan tambang Grasberg sejak 1988.

Hukum Indonesia Yang Mengatur Freeport

Peraturan dasar yang mengatur usaha pertambangan di Indonesia adalah UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32/1969 tentang Pelaksanaan UU No11/1967. Dalam UU Pertambangan dinyatakan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terbitnya UU Penanaman Modal Asing, pada April 1967 Freeport adalah pemodal asing pertama yang masuk ke Indonesia. Setelah itu, pada kurun 1968 masuk 16 pertambangan luar negeri, seperti Inco, Bliton Mij, Alcoa, Kennecott, dan US Steel. Saat itu, Kontrak Karya (KK) sebagai produk hukum pertambangan sudah diterima kalangan pertambangan internasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah pihak yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam menandatangani Kontrak Karya aquo. Pada tanggal 7 April 1967 Pemerintah Republik Indonesia dan Freeport Indonesia Incorporated  sepakat membuat dan menandatangani kontrak karya yang berlaku selama 30 tahun, yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral diwilayah Tembagapura, Papua, Indonesia. Dan pada tanggal 30 Desember 1991 ditandatangani pula Kontrak Karya aquo yang mengakhiri berlakunya Kontrak Karya yang pertama. Dimana PT.Freeport Indonesia adalah perusahaan pengganti bagi freeport Indonesia Incorporate. Dalam kontrak karya pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia Company disepakati di dalam pasal 32 bahwa pelaksanaan perjanjiannya akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang saat ini berlaku.

Unsur-unsur dalam kontrak karya pertambangan ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320 BW/KUHPER :

·         Adanya para pihak : Dalam kontrak ini yang menjadi pihak adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia Company.

·         Adanya kesepakatan : Dalam kontak karya Pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia sepakat dengan PT. Freeport Indonesia Company untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi barang tambang di wilayah kontrak karya Blok A dan wilayah kontrak karya Blok B. wilayah kontak karya Blok A luasnya 100 meter persegi yang berlokasi di Pulau Irian. Wilayah kontrak karya Blok B adalah suatu wilayah yang ditetapkan dalam lampiran A persetujuan ini.

·         Adanya objek tertentu : dalam kontrak ini yang menjadi objek perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia Company adalah melakukan kegiatan penambangan mineral radioaktif, persenyawaan-persenyawaan hidrokarbon, nikel, timah atau batubara yang berada di lokasi yang telah ditentukan.

·         Adanya hal yang diperbolehkan.

Pendapat Hukum Tentang Freeport

Kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan pemerintah cacat hukum. Hal itu dikarenakan kontrak yang dibuat bertentangan dengan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Minerba merupakan koreksi atas UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Di dalam Pasal 169 UU Minerba memerintahkan,kontrak karya disesuaikan dengan UU Minerba selambat-lambatnya satu tahun sejak UU Minerba diundangkan. Dengan demikian, renegosiasi pertambangan adalah salah satu mandat dari UU Minerba. semestinya renegosiasi kontrak karya Freeport sudah selesai pada tanggal 12 Januari 2010 lalu. Dengan berlarut-larutnya penyesuaian kontrak oleh Freeport terjadi kerugian keuangan negara.

PT Freeport Indonesia sudah mengajukan perpanjangan kontrak di Indonesia. Kontrak perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) ini akan habis pada tahun 2021. Tapi,  Freeport baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak tambang di Mimika, Papua, paling cepat pada 2019. Menurut Wakil Menteri ESDM sesuai PP, kelanjutan operasi tambang baru bisa diajukan dua tahun sebelum akhir kontrak. Dengan demikian, kalau kontrak Freeport habis 2021, maka paling cepat diajukan 2019.  

Sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, permohonan perpanjangan diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum habis masa kontrak. Untuk bisa melanjutkan kontrak operasi tambang di Indonesia, PT Freeport harus memenuhi syarat sesuai undang-undang (UU) No 4/2009, yakni mengubah jenis kontrak usaha ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan menyepakati poin-poin renegosiasi. Perpanjangan kontrak karya akan diberikan oleh Pemerintah Indonesia jika mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan, misalnya, kinerja perusahaan, kewajiban, smelter, royalti dan lain sebagainya.

Masa emas

Tiga bulan setelah terbitnya UU Penanaman Modal Asing, pada April 1967 Freeport adalah pemodal asing pertama yang masuk ke Indonesia. Setelah itu, pada kurun 1968 masuk 16 pertambangan luar negeri, seperti Inco, Bliton Mij, Alcoa, Kennecott, dan US Steel. Saat itu, Kontrak Karya (KK) sebagai produk hukum pertambangan sudah diterima kalangan pertambangan internasional.

Dalam KK, pemerintah bertindak mewakili negara sebagai law endorcement. Selama ini, kehadiran pemerintah sebagai pemegang saham oleh perusahaan tambang asing digunakan sebagai jaminan stabilitas. KK pertambangan memuat ketentuan yang lebih lengkap dan menyeluruh dibandingkan dengan "5a Contract" pada zaman Hindia Belanda.

KK pertambangan memberikan hak kepada kontraktor untuk melaksanakan usahanya sejak tahap survei, eksplorasi, eksplorasi, sampai dengan tahap eksploitasi, pengolahan, sampai ke penjualan hasil usahanya. Jadi, tidak ada pemisahan antara tahap praproduksi dan tahap operasi produksi.

KK pertambangan juga memuat ketentuan mengenai keuangan dan perpajakan selama jangka waktu berlakunya kontrak. Selain itu, pemerintah juga memberikan lex spesialis  pada KK Pertambangan. Dengan demikian, ketentuan ataupun kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak tidak akan berubah karena berganti-gantinya peraturan perundang-undangan yang berlaku umum. Investor merasa ada kepastian hukum bagi usahanya.. Jaminan kepastian hukum ini penting karena usaha pertambangan memerlukan modal besar dan beresiko tinggi.

Sejak 1967 hingga sekarang, sudah ada delapan generasi pertambangan. Meskipun kebijakan keuangan dan perpajakan berganti-ganti, tidak mempengaruhi ketentuan dalam KK yang telah ditandatangani atau disepakati pemerintah. Perubahan ini menghasilkan KK Pertambangan generasi berikutnya yang memuat perpajakan dan rezim keuangan yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan baru pemerintah.

Mulai 1981 hingga 1995,  penanaman modal asing (PMA) di pertambangan batubara tidak berlaku lagi KK pertambangan, tetapi Kerjasama Pengembangan Pertambangan Batubara (KKS Batubara) yang kemudian berganti menjadi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan (PKP2B). Jika dalam KK Pertambangan yang menjadi principal adalah pemerintah, maka dalam KKS Batubara dan PKP2B yang menjadi principal adalah perusahaan tambang batubara negara selaku pemegang Kuasa Pertambangan. KKS Batubara pun telah diterima dunia pertambangan internasional.

Pada dekade 1990-an, Indonesia pun masuk dalam deretan utama pertambangan internasional. Indonesia tercatat sebagai produsen timah nomor dua dunia, penghasil nikel nomor lima dunia, penghasil emas nomor sembilan dunia. Bahkan, Freeport Indonesia tercatat sebagai penghasil tembaga nomor dua terbesar di dunia. Namun, sebenarnya belum semua potensi pertambangan Indonesia sudah dikelola secara optimal. Sebagai contoh, Pulau Sulawesi dengan luas 189.216 km2 dengan potensi mineral yang besar, baru sedikit perusahaan tambang yang beroperasi.

Masa depan KK

Status dan kedudukan KK sekarang menjadi persoalan sensitif dalam pengembangan eksplorasi pertambangan di Indonesia. Investor asing tentu berhitung jika otonomi daerah tidak dapat mengakomodasi kepentingan mereka. Kini, banyak investor khawatir dengan berlakunya otonomi daerah akan mengganngu kontrak karyanya. Apalagi kalau peraturan daerah mengharuskan perusahaan mengeluarkan dana tambahan untuk kepentingan daerah mereka menambang.

Akibatnya, banyak investor yang menunggu kepastian terhadap peraturan perundangan yasng baru untuk melaksanakan kontrak karya. Karena itu, banyak analis pertambangan menilai, KK bisa saja dihapus jika rambu-rambu di dalamnya hanya menambah persoalan pada pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat di kawasan pertambangan tersebut.

Investor juga mengharapkan masih adanya lex spesialis dalam KK.Lex spesialis merupakan negosiasi khusus bagi kepentingan eksplorasi di kawasan pertambangan, seperti masalah perpajakan. Repotnya, jika ada peraturan yang tidak menguntungkan, perusahaan pertambangan umum tidak mengindahkannya.

Potensi pertambangan di Indonesia sebenarnya sangat besar. Dalam RUU Pertambangan yang baru diharapkan akan lebih memikat investor dengan memberikan prasyarat agar iklim investasi pertambangan tetap menarik. Misalnya ada kepastian bahwa investor kontraknya dijamin berlanjut hingga selesai.

Dalam draf kontrak yang baru, ada yang mengusulkan pemerintah mengubah KK menjadi perjanjian usaha pertambangan. Kontrak tidak lagi ditandatangani oleh pemerintah pusat, melainkan dilaksanakan Badan Pelaksana Pusat dan Daerah. Kewenangan daerah untuk membuat perjanjian usaha pertambangan dengan calon investor asing di masa depan sangat besar.

Sementara itu, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengusulkan kata pengganti kontrak karya bukanlah perjanjian usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan, melainkan hak pengusahaan pertambangan karena konteksnya lebih ke pengelolaan.

Ada juga yang mengusulkan KK diselesaikan di tingkat daerah, sehingga memperpendek rantai birokrasi. Alasannya, jika tidak dilakukan di daerah, terlihat ada inkonsistensi untuk mendelegasikan secara langsung hak daerah dari kegiatan pertambangan umum sesuai dengan semangat otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perusahaan pertambangan langsung berhubungan dengan Pemda. Dengan demikian, diharapkan Pemda pun memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayahnya.

Jika menyangkut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), masalah KK kemungkinan bisa diselesaikan di daerah. Namun jika menyangkut Penanaman Modal Asing (PMA), tetap menjadi kewenangan pusat. Hal ini sejalan dengan fungsi Badan Koordinasi penananam Modal (BKPM) di tingkat pusat sebagai pintu masuk kegiatan PMA atau investasi yang  lintas propinsi. Jika memang mau dipisahkan antara PMDN dan PMA, tentu saja harus ada koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Para pembuat kebijakan tentunya menyasari kebijakan pertambangan untuk dalam jangka panjang mengingat karakteristik bisnis pertambangan.

Rezim boleh berganti dan undang-undang juga direvisi, tetapi kuncinya tetap pada jaminan kepastian hukum.  Agar ada kepastian hukum, saat ini Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) masih menggodok  Keppres yang mengatur pelimpahan kewenangan kegiatan pertambangan pola KK dan PKP2B ke daerah.

Pelimpahan itu dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2001 hingga daerah benar-benar dapat memahami dann melaksanakan sesuai dengan praktek internasional. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, DESDM juga telah melakukan penyusunan bahan masukan untuk RPP UU No.22/1999 dan menerbitkan pedoman teknis melalui keputusan menteri.

DESDM juga mengadakan penyuluhan di 14 titik wilayah di seluruh Indonesia. Penyuluhan ini menyangkut prospek pertambangan Indonesia dan kebijakan pendukungnya. Jangan sampai ada investor yang merasa dirugikan atau malah hengkang dari Indonesia karena tidak mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan yang baru. Dalam sosialisasi ini, ada forum komunikasi antar stakeholders(pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat). Dengan sosialisasi ini, diharapkan ada saling pengertian dan tidak terjadi kesenjangan informasi antara pusat, daerah, dan para pelaku usaha pertambangan.

Indonesia memang memiliki prospek bisnis pertambangan yang cukup menarik. Namun, perkembangan bisnis pertambangan Indonesia di masa depan nampaknya akan banyak ditentukan oleh kebijakan di industri pertambangan. Kebijakan pertambangan hendaknya dirumuskan secara utuh dengan berbagai peraturan pendukungnya yang mengakomodasikan berbagai aspek pengusahaan pertambangan. Dengan demikian, bisa memberikan manfaat bagi negara dan rakyat serta menghindari perlakuan diskriminatif terhadap pelaku usaha pertambangan.

BAB 3

KESIMPULAN

Renegosiasi pertambangan adalah salah satu mandat dari UU Minerba, renegosiasi kontrak karya Freeport sudah selesai pada tanggal 12 Januari 2010. Dengan berlarut-larutnya penyesuaian kontrak oleh Freeport terjadi kerugian keuangan negara. Kelanjutan operasi tambang baru bisa diajukan dua tahun sebelum akhir kontrak. Dengan demikian, kalau kontrak Freeport habis 2021, maka paling cepat diajukan 2019. Perpanjangan kontrak karya akan diberikan oleh Pemerintah Indonesia jika mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan, misalnya, kinerja perusahaan, kewajiban, smelter, royalty.

Referensi

https://finance.detik.com/energi/d-3457514/mengurai-sengkarut-aturan-pemerintah-dan-kontrak-freeport

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4183/kebijakan-pertambangan-dari-sentralisasi-ke-desentralisasi

http://ptfi.co.id/id/about/overview