Mengurai Sengkarut AturanPemerintah dan Kontrak Freeport

Mengurai Sengkarut Aturan Pemerintah dan Kontrak Freeport

Nama                  : Nadya Ryzanda RHK

NPM                   : 24215951

Kelas                   : 2EB07

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI

ATA 2016/2017

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Freeport merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. PTFI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. Kami memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.

Kompleks tambang milik kami di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia. Grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang untuk terus menambah cadangan kami yang berusia panjang.

1.2 Perumusan Masalah

1. Peran hukum Indonesia yang mengatur Freeport?

2. Apa pendapat hukum tentang Freeport?

BAB 2

PEMBAHASAN

Perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai hari ini belum mencapai titik temu. PTFI mengancam akan menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional karena merasa hak-haknya dalam Kontrak Karya (KK) dilanggar. 

Freeport harus mengubah KK-nya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika ingin mendapat izin ekspor konsentrat. Namun, mereka menolak IUPK yang ditawarkan pemerintah, karena menilai IUPK tak memberikan stabilitas untuk investasi berskala besar dan jangka panjang.

            Perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), ini juga keberatan jika harus melepaskan sahamnya hingga 51% ke pihak Indonesia. Mereka ingin tetap memegang kendali atas PT Freeport Indonesia. Pemerintah bersikeras, 51% saham PTFI harus di investasikan kepada pihak Indonesia. Versi pemerintah, ini tidak bertentangan dengan KK.

            Pasal 24 KK tahun 1991 menyebutkan, kewajiban divestasi Freeport terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36% dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian diinvestasi tahap kedua mulai 2001. Freeport harus melego sahamnya sebesar 2% per tahun hingga kepemilikan nasional menjadi 51%. Artinya, 51% saham PT Freeport Indonesia harusnya sudah berada di tangan pemerintah, BUMN, BUMD, atau swasta nasional sejak 2011. Sementara baru 9,36% saham yang sudah di investasikan ke pemerintah sampai detik ini.

            Tetapi PTFI tak merasa berkewajiban melakukan hal itu. Sebab, Pasal 24 d menyatakan bila pemerintah memberlakukan kebijakan lain terkait diinvestasi yang lebih ringan daripada ketentuan KK, ketentuan yang lebih ringan itu yang berlaku.

            Pada 1994, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 (PP 20/1994). PP ini mengizinkan kepemilikan 100% oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan adanya PP 20/1994 ini, PTFI merasa tak lagi berkewajiban melepas 51% sahamnya.

            Soal kewajiban membangun smelter sebenarnya juga ada dalam KK, yaitu di Pasal 10. Tetapi KK tidak menyebutkan kalau PTFI harus memurnikan semua hasil produksinya. PTFI merasa sudah memenuhi kewajiban ini karena telah membangun smelter di Gresik yang berkapasitas 1 juta ton per tahun, sekitar 30% dari produksi konsentrat PTFI bisa dimurnikan di sana.

            Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang muncul 18 tahun sesudah KK juga ditafsirkan berbeda oleh pemerintah dan PTFI. Pemerintah menginginkan KK disesuaikan dengan ketentuan UU Minerba, tidak boleh bertentangan. Dasarnya adalah Pasal 169 b UU Minerba yang meminta KK disesuaikan dalam waktu 1 tahun sejak Undang-Undang diterbitkan.
Di sisi lain, Pasal 169 a aturan yang sama menyatakan KK yang telah ada sebelum terbitnya UU Minerba dihormati sampai masa berlakunya habis. Pemerintah berpegang pada Pasal 169 b, sedangkan PTFI menggunakan Pasal 169 a untuk mempertahankan isi KK sebagaimana adanya.

            Ketika ada perbedaan ketentuan antara Undang Undang dengan KK, yang mana yang harus diikuti? PTFI berpendapat, KK yang harus diikuti, karena Pasal 32 mengatakan peraturan pemerintah tak boleh bertentangan dengan KK. Sebaliknya, pemerintah menomorsatukan Undang Undang. Dalam KK Pasal 23 dinyatakan, PTFI harus senantiasa mentaati semua Undang-Undang dan peraturan yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia.

            Selain itu, Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur, suatu perjanjian akan terlarang bilang bertentangan dengan hukum. KK sebagai perjanjian menjadi terlarang apabila tak selaras dengan aturan hukum di Indonesia. Banyaknya peraturan yang multitafsir ini memusingkan kedua belah pihak. Pemerintahan saat ini tersandera oleh berbagai aturan yang dibuat di masa lalu. Kalau didiskusikan semua ini, yang terjadi adalah 'debat kusir' antara pemerintah dan PTFI.

            Arbitrase diyakini malah akan menambah runyam masalah. Dalam sejarahnya, sengketa di Arbitrase pasti menciptakan 'kerusakan', baik pihak yang menang maupun yang kalah di Arbitrase sebenarnya sama-sama kalah, menderita kerugian besar. Andaikan PTFI menang di Arbitrase, mereka tetap rugi karena hubungannya dengan pemerintah tentu sudah rusak. Bisnis mereka di Indonesia kemungkinan tak bisa lagi berjalan sebaik sebelumnya. Dasar kerja sama pemerintah dengan investor adalah kepercayaan. Ketika kepercayaan itu sudah hilang, kerja sama tak mungkin benar-benar terjalin. Karena itu, Arbitrase sebagai jalan terakhir penyelesaian konflik yang diatur dalam KK Pasal 21 sebisa mungkin dihindari.

PT.Freeport Indonesia adalah sebuah  perseroan terbatas dan berbadan hukum di Indonesia yang berafiliasi kepada Freeport McMoran Cooper & Gold Inc yang didirikan dengan akta notaris nomor 102 tanggal 26 Desember 1991,surat keputusan Menteri Kehakiman nomor c2-8171.HT.01.01.TH.91 tanggal 27 Desember 1991 yang berarti tunduk dan patuh pada semua ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Dengan mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.(AS). Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg dari 1967 dan tambang Grasberg sejak 1988.

Hukum Indonesia Yang Mengatur Freeport

Peraturan dasar yang mengatur usaha pertambangan di Indonesia adalah UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32/1969 tentang Pelaksanaan UU No11/1967. Dalam UU Pertambangan dinyatakan bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terbitnya UU Penanaman Modal Asing, pada April 1967 Freeport adalah pemodal asing pertama yang masuk ke Indonesia. Setelah itu, pada kurun 1968 masuk 16 pertambangan luar negeri, seperti Inco, Bliton Mij, Alcoa, Kennecott, dan US Steel. Saat itu, Kontrak Karya (KK) sebagai produk hukum pertambangan sudah diterima kalangan pertambangan internasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah pihak yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam menandatangani Kontrak Karya aquo. Pada tanggal 7 April 1967 Pemerintah Republik Indonesia dan Freeport Indonesia Incorporated  sepakat membuat dan menandatangani kontrak karya yang berlaku selama 30 tahun, yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya mineral diwilayah Tembagapura, Papua, Indonesia. Dan pada tanggal 30 Desember 1991 ditandatangani pula Kontrak Karya aquo yang mengakhiri berlakunya Kontrak Karya yang pertama. Dimana PT.Freeport Indonesia adalah perusahaan pengganti bagi freeport Indonesia Incorporate. Dalam kontrak karya pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia Company disepakati di dalam pasal 32 bahwa pelaksanaan perjanjiannya akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia yang saat ini berlaku.

Unsur-unsur dalam kontrak karya pertambangan ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320 BW/KUHPER :

·         Adanya para pihak : Dalam kontrak ini yang menjadi pihak adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia Company.

·         Adanya kesepakatan : Dalam kontak karya Pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia sepakat dengan PT. Freeport Indonesia Company untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi barang tambang di wilayah kontrak karya Blok A dan wilayah kontrak karya Blok B. wilayah kontak karya Blok A luasnya 100 meter persegi yang berlokasi di Pulau Irian. Wilayah kontrak karya Blok B adalah suatu wilayah yang ditetapkan dalam lampiran A persetujuan ini.

·         Adanya objek tertentu : dalam kontrak ini yang menjadi objek perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia Company adalah melakukan kegiatan penambangan mineral radioaktif, persenyawaan-persenyawaan hidrokarbon, nikel, timah atau batubara yang berada di lokasi yang telah ditentukan.

·         Adanya hal yang diperbolehkan.

Pendapat Hukum Tentang Freeport

Kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan pemerintah cacat hukum. Hal itu dikarenakan kontrak yang dibuat bertentangan dengan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU Minerba merupakan koreksi atas UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Di dalam Pasal 169 UU Minerba memerintahkan,kontrak karya disesuaikan dengan UU Minerba selambat-lambatnya satu tahun sejak UU Minerba diundangkan. Dengan demikian, renegosiasi pertambangan adalah salah satu mandat dari UU Minerba. semestinya renegosiasi kontrak karya Freeport sudah selesai pada tanggal 12 Januari 2010 lalu. Dengan berlarut-larutnya penyesuaian kontrak oleh Freeport terjadi kerugian keuangan negara.

PT Freeport Indonesia sudah mengajukan perpanjangan kontrak di Indonesia. Kontrak perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS) ini akan habis pada tahun 2021. Tapi,  Freeport baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak tambang di Mimika, Papua, paling cepat pada 2019. Menurut Wakil Menteri ESDM sesuai PP, kelanjutan operasi tambang baru bisa diajukan dua tahun sebelum akhir kontrak. Dengan demikian, kalau kontrak Freeport habis 2021, maka paling cepat diajukan 2019.  

Sesuai ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, permohonan perpanjangan diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum habis masa kontrak. Untuk bisa melanjutkan kontrak operasi tambang di Indonesia, PT Freeport harus memenuhi syarat sesuai undang-undang (UU) No 4/2009, yakni mengubah jenis kontrak usaha ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan menyepakati poin-poin renegosiasi. Perpanjangan kontrak karya akan diberikan oleh Pemerintah Indonesia jika mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan, misalnya, kinerja perusahaan, kewajiban, smelter, royalti dan lain sebagainya.

Masa emas

Tiga bulan setelah terbitnya UU Penanaman Modal Asing, pada April 1967 Freeport adalah pemodal asing pertama yang masuk ke Indonesia. Setelah itu, pada kurun 1968 masuk 16 pertambangan luar negeri, seperti Inco, Bliton Mij, Alcoa, Kennecott, dan US Steel. Saat itu, Kontrak Karya (KK) sebagai produk hukum pertambangan sudah diterima kalangan pertambangan internasional.

Dalam KK, pemerintah bertindak mewakili negara sebagai law endorcement. Selama ini, kehadiran pemerintah sebagai pemegang saham oleh perusahaan tambang asing digunakan sebagai jaminan stabilitas. KK pertambangan memuat ketentuan yang lebih lengkap dan menyeluruh dibandingkan dengan "5a Contract" pada zaman Hindia Belanda.

KK pertambangan memberikan hak kepada kontraktor untuk melaksanakan usahanya sejak tahap survei, eksplorasi, eksplorasi, sampai dengan tahap eksploitasi, pengolahan, sampai ke penjualan hasil usahanya. Jadi, tidak ada pemisahan antara tahap praproduksi dan tahap operasi produksi.

KK pertambangan juga memuat ketentuan mengenai keuangan dan perpajakan selama jangka waktu berlakunya kontrak. Selain itu, pemerintah juga memberikan lex spesialis  pada KK Pertambangan. Dengan demikian, ketentuan ataupun kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak tidak akan berubah karena berganti-gantinya peraturan perundang-undangan yang berlaku umum. Investor merasa ada kepastian hukum bagi usahanya.. Jaminan kepastian hukum ini penting karena usaha pertambangan memerlukan modal besar dan beresiko tinggi.

Sejak 1967 hingga sekarang, sudah ada delapan generasi pertambangan. Meskipun kebijakan keuangan dan perpajakan berganti-ganti, tidak mempengaruhi ketentuan dalam KK yang telah ditandatangani atau disepakati pemerintah. Perubahan ini menghasilkan KK Pertambangan generasi berikutnya yang memuat perpajakan dan rezim keuangan yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan baru pemerintah.

Mulai 1981 hingga 1995,  penanaman modal asing (PMA) di pertambangan batubara tidak berlaku lagi KK pertambangan, tetapi Kerjasama Pengembangan Pertambangan Batubara (KKS Batubara) yang kemudian berganti menjadi Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan (PKP2B). Jika dalam KK Pertambangan yang menjadi principal adalah pemerintah, maka dalam KKS Batubara dan PKP2B yang menjadi principal adalah perusahaan tambang batubara negara selaku pemegang Kuasa Pertambangan. KKS Batubara pun telah diterima dunia pertambangan internasional.

Pada dekade 1990-an, Indonesia pun masuk dalam deretan utama pertambangan internasional. Indonesia tercatat sebagai produsen timah nomor dua dunia, penghasil nikel nomor lima dunia, penghasil emas nomor sembilan dunia. Bahkan, Freeport Indonesia tercatat sebagai penghasil tembaga nomor dua terbesar di dunia. Namun, sebenarnya belum semua potensi pertambangan Indonesia sudah dikelola secara optimal. Sebagai contoh, Pulau Sulawesi dengan luas 189.216 km2 dengan potensi mineral yang besar, baru sedikit perusahaan tambang yang beroperasi.

Masa depan KK

Status dan kedudukan KK sekarang menjadi persoalan sensitif dalam pengembangan eksplorasi pertambangan di Indonesia. Investor asing tentu berhitung jika otonomi daerah tidak dapat mengakomodasi kepentingan mereka. Kini, banyak investor khawatir dengan berlakunya otonomi daerah akan mengganngu kontrak karyanya. Apalagi kalau peraturan daerah mengharuskan perusahaan mengeluarkan dana tambahan untuk kepentingan daerah mereka menambang.

Akibatnya, banyak investor yang menunggu kepastian terhadap peraturan perundangan yasng baru untuk melaksanakan kontrak karya. Karena itu, banyak analis pertambangan menilai, KK bisa saja dihapus jika rambu-rambu di dalamnya hanya menambah persoalan pada pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat di kawasan pertambangan tersebut.

Investor juga mengharapkan masih adanya lex spesialis dalam KK.Lex spesialis merupakan negosiasi khusus bagi kepentingan eksplorasi di kawasan pertambangan, seperti masalah perpajakan. Repotnya, jika ada peraturan yang tidak menguntungkan, perusahaan pertambangan umum tidak mengindahkannya.

Potensi pertambangan di Indonesia sebenarnya sangat besar. Dalam RUU Pertambangan yang baru diharapkan akan lebih memikat investor dengan memberikan prasyarat agar iklim investasi pertambangan tetap menarik. Misalnya ada kepastian bahwa investor kontraknya dijamin berlanjut hingga selesai.

Dalam draf kontrak yang baru, ada yang mengusulkan pemerintah mengubah KK menjadi perjanjian usaha pertambangan. Kontrak tidak lagi ditandatangani oleh pemerintah pusat, melainkan dilaksanakan Badan Pelaksana Pusat dan Daerah. Kewenangan daerah untuk membuat perjanjian usaha pertambangan dengan calon investor asing di masa depan sangat besar.

Sementara itu, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengusulkan kata pengganti kontrak karya bukanlah perjanjian usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan, melainkan hak pengusahaan pertambangan karena konteksnya lebih ke pengelolaan.

Ada juga yang mengusulkan KK diselesaikan di tingkat daerah, sehingga memperpendek rantai birokrasi. Alasannya, jika tidak dilakukan di daerah, terlihat ada inkonsistensi untuk mendelegasikan secara langsung hak daerah dari kegiatan pertambangan umum sesuai dengan semangat otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perusahaan pertambangan langsung berhubungan dengan Pemda. Dengan demikian, diharapkan Pemda pun memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayahnya.

Jika menyangkut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), masalah KK kemungkinan bisa diselesaikan di daerah. Namun jika menyangkut Penanaman Modal Asing (PMA), tetap menjadi kewenangan pusat. Hal ini sejalan dengan fungsi Badan Koordinasi penananam Modal (BKPM) di tingkat pusat sebagai pintu masuk kegiatan PMA atau investasi yang  lintas propinsi. Jika memang mau dipisahkan antara PMDN dan PMA, tentu saja harus ada koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Para pembuat kebijakan tentunya menyasari kebijakan pertambangan untuk dalam jangka panjang mengingat karakteristik bisnis pertambangan.

Rezim boleh berganti dan undang-undang juga direvisi, tetapi kuncinya tetap pada jaminan kepastian hukum.  Agar ada kepastian hukum, saat ini Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM) masih menggodok  Keppres yang mengatur pelimpahan kewenangan kegiatan pertambangan pola KK dan PKP2B ke daerah.

Pelimpahan itu dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2001 hingga daerah benar-benar dapat memahami dann melaksanakan sesuai dengan praktek internasional. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, DESDM juga telah melakukan penyusunan bahan masukan untuk RPP UU No.22/1999 dan menerbitkan pedoman teknis melalui keputusan menteri.

DESDM juga mengadakan penyuluhan di 14 titik wilayah di seluruh Indonesia. Penyuluhan ini menyangkut prospek pertambangan Indonesia dan kebijakan pendukungnya. Jangan sampai ada investor yang merasa dirugikan atau malah hengkang dari Indonesia karena tidak mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan yang baru. Dalam sosialisasi ini, ada forum komunikasi antar stakeholders(pemerintah, pemerintah daerah, industri, dan masyarakat). Dengan sosialisasi ini, diharapkan ada saling pengertian dan tidak terjadi kesenjangan informasi antara pusat, daerah, dan para pelaku usaha pertambangan.

Indonesia memang memiliki prospek bisnis pertambangan yang cukup menarik. Namun, perkembangan bisnis pertambangan Indonesia di masa depan nampaknya akan banyak ditentukan oleh kebijakan di industri pertambangan. Kebijakan pertambangan hendaknya dirumuskan secara utuh dengan berbagai peraturan pendukungnya yang mengakomodasikan berbagai aspek pengusahaan pertambangan. Dengan demikian, bisa memberikan manfaat bagi negara dan rakyat serta menghindari perlakuan diskriminatif terhadap pelaku usaha pertambangan.

BAB 3

KESIMPULAN

Renegosiasi pertambangan adalah salah satu mandat dari UU Minerba, renegosiasi kontrak karya Freeport sudah selesai pada tanggal 12 Januari 2010. Dengan berlarut-larutnya penyesuaian kontrak oleh Freeport terjadi kerugian keuangan negara. Kelanjutan operasi tambang baru bisa diajukan dua tahun sebelum akhir kontrak. Dengan demikian, kalau kontrak Freeport habis 2021, maka paling cepat diajukan 2019. Perpanjangan kontrak karya akan diberikan oleh Pemerintah Indonesia jika mereka memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan, misalnya, kinerja perusahaan, kewajiban, smelter, royalty.

Referensi

https://finance.detik.com/energi/d-3457514/mengurai-sengkarut-aturan-pemerintah-dan-kontrak-freeport

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4183/kebijakan-pertambangan-dari-sentralisasi-ke-desentralisasi

http://ptfi.co.id/id/about/overview