Hukum Perdata

HUKUM PERDATA

A. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu - individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.

B. Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli Hukum

1. H.F.A. Vollmar mengungkapkan hukum perdata merupakan aturan dan norma-norma yang membatasi dan memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan kepentingan perseorangan atau pribadi dengan perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga.

2. Van Dunne menyatakan bahawa hukum perdata  adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat penting bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Bedanya dengan hukum publik yakni dalam hal  memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi

3. Prof. R. Soebekti, S.H. menyatakan bahwa hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat material yang mengatur kepentingan perseorangan,

4. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. mengungkapkan bahwa hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya,

5. Sudikno Mertokusumo menyatkan bahwa hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Serta dalam pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak,

6. Prof H.R Sardjono, SH menyatakan bahwa hukum perdata merupakan kaidah-kaidah yang pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan dan menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya terhadap orang lain,

7. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan menguraikan hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya,

8. Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH menyatakan bahwa hukum perdata sebagai suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pergaulan kemasyarakatan atau hukum yang mengatur kepentingan perseorangan

C. Sejarah Singkat Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Sejarah membuktikan bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak
lepas dan Sejarah Hukum Perdata Eropa.

Bermula di benua Eropa, terutama di Eropa Kontinental berlaku Hukum Perdata Romawi,
disamping adanya Hukum tertulis dan Hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum
Perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara-negara di Eropa. oleh karena
keadaan hukum di Eropa kacau-balau, dimana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturan-
peraturan sendiri, juga peraturan setiap daerah itu berbeda-beda.

Oleh karena adanya perbedaan ini jelas bahwa tidak ada suatu kepastian hukum. Akibat
ketidak puasan, sehingga orang mencari jalan kearah adanya kepastian hukum, kesatuan
hukum dan keseragaman hukum.
Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu
kumpulan peraturan yang bernama ”Code Civil des Francois" yang juga dapat disebut ”Code
Napoleon”, karena Code Civil des Francais ini merupakan sebagian dari Code
Napoleon.

Sebagai petunjuk penyusunan Code Civil ini dipergunakan karangan dari beberapa ahli
hukum antara lain Dumoulin, Domat dan Pothies, disamping itu juga dipergunakan Hukum
Bumi Putra Lama, Hukum Jemonia dan Hukum Cononiek.

Dan mengenai peraturan-peraturan hukum yang belum ada di Jaman Romawi antara lain
masalah wessel, assuransi, badan-badan hukum. Akhirnya pada jaman Autklarung (Jaman
baru sekitar abad pertengahan) akhirnya dimuat pada kitab Undang-Undang tersendiri dengan
nama ”Code de Commerce".

Sejalan dengan adanya penjajahan oleh bangsa Belanda (1809-181 1), maka Raja Lodewijk
Napoleon Menetapkan : ”Wetboek Napoleon Ingerighr Voor het Koninklijk Holland” yang
isinya mirip dengan ”Code Civil des F rancais atau Code Napoleon” untuk dijadikan sumber
Hukum Perdata di Beranda (Nederland).

Setelah berakhirnya penjajahan dan dinyatakan Nederland disatukan dengan Prancis
pada tahun 1811, Code Civil des Francais atau Code Napoleon ini tetap berlaku di Belanda
(Nederland).

Oleh karena perkembangan zaman, dan setelah beberapa tahun kemerdekaan Belanda
(Nederland) dari Perancis ini, bangsa Belanda mulai memikirkan dan mengerjakan kodefikasi
dari Hukum Perdatanya. Dan tepatnya 5 Juli 1830 kodefikasi ini selesai dengan terbentuknya
BW (Burgerlijk Wetboek) dan WVK (Wetboek van koophandle) ini adalah produk Nasional-
Nederland namun isi dan bentuknya sebagian besar sama dengan Code Civil des Francais
dan Code de Commerce.

Dan pada tahun 1948, kedua Undang-Undang produk Nasional-Nederland ini diberlakukan
di Indonesia berdasarkan azas koncordantie (azas Politik Hukum).

Sampai sekarang kita kenal dengan nama KUH Sipil (KUHP) untuk BW (Burgerlijk
Wetboek). Sedangkan KUH Dagang untuk WVK (Wetboek van koophandle).

D. Penerapan / Contoh Kasus

Perceraian “Tasya”  dan “Raffi” diresmikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara baik-baik Desember 2014 silam. Namun, perselisihan tetap terjadi dengan diawali gugatan “Raffy “ perihal harta gono-gini.

Semula  “Raffy “ hanya menuntut pembagian harta berupa rumah yang terletak di kawasan Duren Tiga, namun dari pihak “Tasya” menyebutkan bahwa perebutan harta kini beralih ke beberapa benda lainnya. Termasuk sebuah mobil yang dianggap “Raffy” milik mereka berdua.

"Waktu itu saya datang ke ulang tahun  “Tasya”  tahun 2014 di Ancol. Itu setelah dia cerai. Terus “Tasya”  dikasih hadiah sebuah mobil Toyota Harrier Sama ibunya yang diperoleh setelah perceraian," ujar “Tania” selaku saksi yang dihadirkan oleh pihak “Tasya”.

"Semenjak pisah dia tidak ada iktikad baik. Pernah ada perjanjian, pas dia mau nikah sama yang baru dulu. Ada kewajiban kasih Rp 5 juta per bulan. Setelah dia sekarang ada masalah ternyata minta harta gono gini. Yang penting saat ini bagi saya mau mempertahankan untuk anak," tegas “Tasya”.

Melihat hal ini, Firman Chandra berkomentar dan menegaskan perihal tuntutan yang dianggap tidak jelas arahnya.

"Hanya satu harta tergugat rumah di Duren Tiga. Tadi dibahas saksi mobil (Toyota) Harrier kemudian ada rumah di Duren Tiga. Kami hanya ngomong rumah di Duren Tiga. Dan kami sangat yakin semua yang saksi nyatakan tadi tidak ada kaitannya dengan harta bersama," pungkas Firman.

Perebutan ini diawali dengan pendapat keduanya mengenai kebaikan dua anak mereka dalam hal harta. Hanya saja “Raffy” tetap bersikeras ingin pembagian harta setengah-setengah dan kemudian 25 persen bagiannya akan diberikan kepada kedua anaknya. Pasangan yang semula tampak harmonis ini kini berseteru setelah dua tahun bercerai.

Menurut hasil analisis saya akan sedikit membahas tentang harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta gono-gini meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta gono-gini dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta gono-gini dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama.

E. Peraturan Pendukung

KUHP perdata terdiri dari 4 bagian yaitu :

1. Buku 1 Tentang Orang / Pensonrecht

2. Buku 2 Tentang Benda / Zakenrecht

3. Buku 3 Tentang Perikatan / Verbinteneddenrecht

4. Buku 4 Tentang Daluwarsa dan Pembuktian / verjaring en Bewijs

Menurut hasil analisis saya, kasus yang saya analisis itu tentang perebutan harta gono-gini terdapat pada Buku Pertama Tentang Orang/Pensonrecht yang terdapat dalam Bab VI yang berisi "Tentang gabungan harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusnya" tetapi bisa juga pada bab X dan XI yang berisi "Tentang pembubaran perkawinan" dan tentang "Pisah meja dan ranjang" kasus yang saya ambil merupakan kasus perceraian maka dapat diselaisaikan dengan salah satu Bab X dan Bab XI yang terdapat pada buku 1 tentang orang. Untuk perebutan harta gono-gini terdapat dalam buku pertama KUHPerdata bab IX tentang pemisahan harta benda nomor 189 yang disebutkan bahwa "Putusan hakim yang mengabulkan tuntutan akan pemisahan harta benda itu, sebelum pelaksanaanya, harus diumumkan secara terbuka, dengan ancaman menjadi  batal pelaksanaannya bila tidak dipenuhi persyaratan pengumuman itu. (Rv. 811.) Putusan tentang dikabulkannya pemisahan harta benda itu, dalam akibat hukumnya mempunyai kekuatan yang berlaku surut, terhitung dari gugatan yang dianjurkan" (KUHPerd. 192). Karena pada bab ini berisi tentang keputusan hakimlah yang akan mengabulkan tuntutan pemisahan harta benda. Dan kasus yang saya analisis “Raffi” ingin bahwa rumah yang dimiliki “Tasya” harus dimiliki olehnya demi sang anak. Tetapi pihak “Tasya” itu merasa tidak adil. Maka hakimlah yang akan membuat keputusan yang adil antara “Raffi dan Tasya “ yaitu membagi dua hartanya.

Unsur-Unsur  yang Terpenting Dari Hukum Perdata :

1.      Norma Peraturan

2.      Sanski

3.      Mengikat / dapat dipaksakan

Menurut hasil analisis saya, jadi dalam hukum perdata harus mencakup semua unsur-unsur di atas. Dalam kasus “Raffy dan Tasya” yang saya analisis untuk unsur yang petama yaitu norma peraturan. Kasus ini harus di memenuhi dan sesuai dengan norma-norma atau peraturan-paraturan yang sudah di tentukan oleh hakim. Unsur kedua adalah sanski dalam kasus yang saya ambil “Raffy dan Tasya” harus menerima sanski yang sudah di tentukan oleh hakim atau yang menangani kasus tersebut. Untuk unsur yang ketiga yaitu mengikat /dapat dipaksakan dalam kasus ini “Raffy dan Tasya” harus menerima keputusan yang telah di tetapkan oleh hakim. Dan keputusan yang di buat hakim itu bersifat dipaksakan. Tidak boleh egois karena keputusan yang di buat oleh hakim adalah keputusan yang baik utuk kedua belah pihak.

Azas-Azas Hukum Perdata

1. Azas Individualitas

Dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya (hak eigendom) dan dapat melakukan perbuatan hukum, selain itu juga dapat memiliki hasil, memakai, merusak, memelihara, dsb

Batasan terhadap azas individualitas :

1. Hukum tata usaha negara (campur tangan pemerintah terhadap hak milik )

2. Pembatasan dengan hukum bertetangga

3. Tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu kepentingan orang lain

2. Azas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam UU maupun yang belum ( pasal 1338 KUHP Perdata ) asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan UU ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Azas  Monogami

Seorang laki – laki dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan mempunyai satu istri. Namun dalam pasal 3 ayat (2) No. 1 Tahun 1974 tentang UU pokok perkawinan (UUP) membuka peluang untuk berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 ayat (2) pasal 4 dan pasal 5 pada UUPP.

Menurut analisis saya, kasus yang saya ambil sudah memenuhi ketiga azas tersebut. Kasus ini sudah memenuhi Azas Individualitas karena kedua belah pihak sudah dapat melakukan perbuatan hukum yaitu bercerai dan masalah pembagian harta gono-gini tersebut sudah mendapat hak dan hasil dari persidangan tersebut. Lalu sudah memenuhi Azas Kebebasan Berkontrak karena kedua belah pihak telah melakukan perjanjian. Dan sudah memenuhi Azas Monogami yaitu karena “Raffy” dalam waktu yang sama masih memiliki satu istri yaitu “ Tasya”. Dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian “Raffy dan Tasya” yang memperebutkan harta gono-gini sudah memenuhi ketiga azas tersebut.

Referensi

http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19363/Hukum+Perdata.pdf [Diakses pada 12 April 2017 pukul 19:50]

http://www.pakmono.com/2015/04/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli.html. [Diakses pada 12 April 2017 pukul 19:50]

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_perdata_dan_hukum_dagang/1_hukum_perdata.pdf. [Diakses pada 12 April 2017 pukul 20:00]

https://hot.detik.com/celeb/3335659/perebutan-harta-gono-gini-tasya-raffymakin-semerawut. [Diakses pada 12 April 2017 pukul 20:15 WIB]

http://jdih.ristekdikti.go.id/?q=perundangan/konten/1551. [Diakses pada 12 April 2017 pukul  20:40 WIB]