A.
Pengertian Kontrak Bisnis
Kontrak (perjanjian) adalah peristiwa
dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang
bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan
melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang
disebut perikatan (verbintenis). Dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak
dan kewajiban bagi para pembuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang
mereka buat adalah sumber hukum formal, asas kontrak tersebut adalah kontrak
yang sah.
B. Unsur-Unsur Kontrak
1. Unsur Esensiali
Unsur esensiali merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.
Unsur esensiali merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.
2. Unsur Naturalia
Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.
Unsur Naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.
3. Unsur Aksidentalia
Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada satu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula oleh klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsure esensial dalam kontrak tersebut.
Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada satu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula oleh klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsure esensial dalam kontrak tersebut.
C. Asas-Asas Hukum Kontrak
1. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.
Asas konsensualisme terdapat terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata bersifat dan berasas konsensualisme, kecuali ada beberapa perjanjian merupakan pengecualian dari asas tersebut, misalnya seperti perjanjian perdamaian, perjanjian perburuhan, dan perjanjian penghibahan. Kesemua perjanjian yang merupakan pengecualian tersebut, belum bersifat mengikat apabila tidak dilakukan secara tertulis.
Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.
Asas konsensualisme terdapat terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata bersifat dan berasas konsensualisme, kecuali ada beberapa perjanjian merupakan pengecualian dari asas tersebut, misalnya seperti perjanjian perdamaian, perjanjian perburuhan, dan perjanjian penghibahan. Kesemua perjanjian yang merupakan pengecualian tersebut, belum bersifat mengikat apabila tidak dilakukan secara tertulis.
2. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom
of contract)
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hokum kontrak. Didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada pasal 1320 BW bahwa semua perjanjian yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.
Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hokum kontrak. Didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada pasal 1320 BW bahwa semua perjanjian yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.
Maksud
dari asas kebebasan berkontrak artinya para pihak bebas membuat kontrak dan
mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai
berikut :
1. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
2. Tidak dilarang oleh undang-undang
3. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik
1. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
2. Tidak dilarang oleh undang-undang
3. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik
3.
Asas Mengikatnya Kontrak (
Pacta Sunt Servanda )
Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
4.
Asas Itikad Baik (Goede
Trouw)
Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik ( goeder trouw, bona fide ). Rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Itikad baik disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan suatu kontrak. Sebab, unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsure “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.
Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, suatu kontrak haruslah dilaksanakan dengan itikad baik ( goeder trouw, bona fide ). Rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Itikad baik disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan suatu kontrak. Sebab, unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsure “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.
D. Sumber-Sumber Hukum Kontrak
Bisnis selain KUHPerdata
1. Peraturan
perundangan lainnya khusus mengatur perjanjian kontrak.
2. Yurisprudensi.
3. Perjanjian
internasional.
4. Kebiasaan
bisnis dalam praktek sehari-hari.
5. Doktrin/pendapat
ahli yang dianut secara meluas.
6. Hukum
adat di daerah tertentu menyangkut kontrak-kontrak tradisional.
E. Syarat Sah Pasal 1320 KUHPerdata
1 Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat
perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
2.Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang
sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa
pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 th
bagi wanita.
Menurut UU no 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 th bahi laki-laki, 16
th bagi wanita.
Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku
secara umum.
3.Adanya Obyek.
Sesuatu yang
diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang
cukup jelas.
4.Adanya kausa yang halal.
Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu
sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang,
tidak mempunyai kekuatan hukum.
F. Syarat batal
perjanjian dalam bisnis
Di dalam KUHPerdata mengatur juga
tentang berakhirnya suatu perikatan. Cara berakhirnya perikatan ini diatur
dalam Pasal 1381 KUHPerdata yang meliputi:
a. berakhirnya perikatan karena undang–undang :
a. berakhirnya perikatan karena undang–undang :
1. konsignasi;
2. musnahnya barang terutang;
3. kadaluarsa.
2. musnahnya barang terutang;
3. kadaluarsa.
b. berakhirnya perikatan karena
perjanjian dibagi menjadi tujuh yaitu:
1.
pembayaran;
2. novasi (pembaruan utang);
3. kompensasi;
4. konfusio (percampuran utang);
5. pembebasan utang;
6. kebatalan atau pembatalan, dan
7. berlakunya syarat batal.
2. novasi (pembaruan utang);
3. kompensasi;
4. konfusio (percampuran utang);
5. pembebasan utang;
6. kebatalan atau pembatalan, dan
7. berlakunya syarat batal.
Disamping ketujuh cara tersebut,
dalam praktik dikenal pula cara berakhirnya
perjanjian (kontrak), yaitu:
perjanjian (kontrak), yaitu:
1. jangka waktu berakhir;
2. dilaksanakan obyek perjanjian;
3. kesepakatan kedua belah pihak;
4. pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan
5. adanya putusan pengadilan
G. Jenis-
jenis kontrak dalam bisnis
a. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan kontraktor dan mitra
bisnis
Hubungan
dengan kontraktor merupakan hubungan pemborongan suatu proyek, bisa dalam
rangka mengadakan suatu bangunan pabrik dan atau kantor, dimana perusahaan
menjadi pemilik (yang memberikan order kerja) dan kontraktor
menjadi pemborong (yang menerima order kerja). Skala dan
kompleksitas proyek dapat sangat beragam. Dari yang proyek kecil hingga yang
proyek besar; dari yang sederhana hingga yang canggih. Konsep perikatan
(perjanjian)-nya pun beragam mengikuti hal-hal tersebut. Dari sekedar
Perjanjian Pemborongan hingga Engineering Procurement Construction Contract
atau EPC Contract.
Sedangkan
hubungan dengan mitra bisnis, perusahaan mempunyai kepentingan yang sama dalam
suatu proyek atau obyek kerjasama bisnis tertentu. Dalam hal suatu proyek, maka
kedua belah pihak melakukan: (i) suatu kerjasama operasi (joint operation;
seperti: Joint Operation Agreement atau Production Sharing Agreement), atau
(ii) penyertaan modal saham (joint venture) dengan mendirikan suatu
perusahaan usaha patungan (joint venture company), yang perjanjiannya
disebut Joint Venture Agreement.
Sedangkan
dalam obyek kerjasama bisnis tertentu dapat mencakup hal-hal yang sangat luas
dan beragam. Pada umumnya: (i) ada struktur transaksi pembiayaan proyek
(seperti: Build Operate & Transfer Agreement atau disingkat BOT Agreement,
atau Build Operate & Own Agreement atau disingkat BOO Agreement); (ii)
proses alih teknologi atau pengetahuan tertentu (seperti: Technical Assistance
Agreement); (iii) kepentingan pengembangan/jaringan bisnis (seperti:
Collaboration Agreement); dan (iv) kepentingan penelitian dan pengembangan
serta rekayasa mengenai obyek tertentu; mungkin tidak ada pendapatan yang
diperoleh tetapi tujuan dari hasil kegiatan tersebut yang diutamakan (seperti:
Research, Development & Engineering Agreement); serta (v) kepentingan hak
milik intelektual (seperti: Licence Agreement).
b. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemasok
Sederhananya,
perjanjian dengan para pemasok barang atau jasa bagi kepentingan produksi atau
operasi bisnis sehari-hari. Biasanya disebut Supply
Agreement.
c. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan distributor,
retailer/agen penjualan
Singkatnya,
dalam hal perusahaan tidak melakukan penjualan langsung melalui divisi
pemasaran dan penjualannya, maka ia akan menunjuk pihak lain yaitu distributor
atau retailer atau agen penjualan. Biasanya disebut Distribution Agreement dan
Sales Representative Agreement.
d. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen atau
debitur
Singkatnya,
dalam hal konsumen tidak mampu membayar tunai, maka perusahaan dapat melakukan
pembiayaan sendiri terhadap konsumen yang bersangkutan dengan melakukan
perjanjian jual beli dengan cicilan (Purchase With Installment) atau sewa beli
(Hire Purchase Agreement).
e. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan para pemegang saham
Pada
umumnya, dalam hal kondisi diluar dari penyertaan modal yang sudah diatur dalam
anggaran dasar, yaitu seperti Perjanjian Hutang Subordinasi atau bila ada
kesepakatan antara pemegang saham lama dengan yang baru, yaitu Shareholder
Agreement.
f. Hubungan bisnis antara perusahaan dengan kreditur yang
memberikan fasilitas kredit atau pinjaman
Pada umumnya
dikenal dengan dengan Facility Agreement atau Credit Agreement. Namun dari segi
sifat hutang dan struktur transaksi dapat merupakan macam ragam hubungan atau
transaksi pinjaman, misalnya, Syndicated Facility Agreement, Convertible Bond
Agreement, Put Option Agreement, Middle Term Note Agreement.
H. Contoh
Surat Perjanjian Proyek Desain Interior
SURAT
PERJANJIAN
Pada hari
ini,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini,
1. Nama :
Hadi Iswanto
KTP
No. : 3671132805660004
Alamat :
Taman Cipulir A3 No. 11
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri
sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama :
Maria Florencia
KTP
No. : 3671015210940003
Jabatan
: Designer Interior
Alamat :
Cluster Perancis FB 2/7 , Modernland , Tangerang 15117
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Spark Lite
Interior, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan
perjanjian kerja yang diatur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL I
MASA BERLAKU PERJANJIAN
MASA BERLAKU PERJANJIAN
Kedua belah pihak telah sepakat bahwa masa perjanjian ini
berlaku sejak ditandatangani sampai dengan kedua belah pihak menyelesaikan
kewajiban masing-masing.
PASAL II
JENIS PEKERJAAN
JENIS PEKERJAAN
Dalam hal ini Pihak Pertama menunjuk Pihak
Kedua untukmerancang / mengerjakan desain interior rumah yang
meliputi pekerjaan yang mana tahap pengerjaan tersebut berupa gambar 3D
rendering, layout,potongan,revisi sebanyak tiga kali, dan gambar teknik untuk
pembuatan furniture dan fixture custom.
PASAL III
BIAYA DESAIN DAN
TAHAP PEMBAYARAN
Total biaya pengerjaan yang harus dibayarkan tunai/transfer
oleh Pihak pertama kepada Pihak kedua adalah sejumlah Rp
3.162.500,00 (terbilang : Tiga Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus
Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
I.
Perancangan Kamar Tidur Anak 1
3 Furniture Custom (Meja TV, Meja Rias dan Lemari)
Rp 550.000,00
II.
Perancangan Kamar Tidur Anak 2
5 Furniture Custom (3 Meja Rias, Lemari dan Meja Console)
Rp 600.000,00
III.
Perancangan Dapur
Rp 750.000,00
IV.
Perancangan Kabinet TV & Ruang Tamu
Rp 250.000,00
V.
Perancangan Shoes Rack
Rp 200.000,00
Dengan Tambahan sebesar 15 % untuk proses dealing dan
pemilihan warna material
TOTAL Rp 2.350.000,00 + 15 %
= 2.350.000,00 +
352.500,00
=Rp 2.752.500,00
Pihak Pertama memberi imbalan kepada Pihak
Kedua atas pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada PASAL II sejumlah Rp
3.162.500,00 (terbilang : Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus
Rupiah)
Surat Perjanjian ini dinyatakan batal apabila Pihak
Pertama tidak dapat melakukan pembayaran kepadaPihak Kedua sesuai
dengan waktu dan jumlah sebagaimana yang tercantum pada PASAL III butir 2, 3,
dan 4. Pihak Pertama menyatakan setuju atas ketentuan ini.
Apabila setelah Surat Perjanjian Kerjasama ini
ditandatangani terjadi pembatalan oleh Pihak Pertama, maka seluruh
pembayaran yang telah diterima olehPihak Kedua tidak dapat dikembalikan dan
seluruh hasil desain adalah menjadi milik Pihak Kedua kecuali sketsa
desain.
Transfer pembayaran dapat melalui rekening atas:
Nama : Maria
Florencia
Bank : BCA
Rekening : 6580493163
PASAL IV
KETENTUAN
1. Gambar-gambar yang telah dikerjakan
menjadi milik kedua belah pihak setelah dilakukan pelunasan pembayaran.
Pihak Pertama tidak diperkenankan menggunakan desain
yang telah diberikan oleh Pihak Kedua sebelum melakukan pelunasan biaya.
Pihak Pertama tidak diperkenankan menggunakan ulang
desain atau menggandakan desain yang dibuat oleh Pihak Kedua lebih
dari 1 kali tanpa adanya persetujuan dari Pihak Kedua.
PASAL V
SANKSI
1. Jika Pihak Kedua tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan karena sesuatu hal dari Pihak Kedua, uang muka
dikembalikan sebesar 50% dari yang telah diterima oleh Pihak Kedua.
2. Jika terjadi pembatalan perjanjian
oleh Pihak Pertama, uang muka yang telah dibayarkan kepada Pihak Kedua tidak
dapat dikembalikan.
3. Apabila terjadi ketidak sesuaian dengan
persetujuan yang telah dibuat maka pihak yang merugikan akan dikenakan sanksi.
PASAL VI
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
1. Jika terjadi perselisihan atas
penafsiran dan atau pelaksanaan atas PERJANJIAN KERJASAMA akan diselesaikan
oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Namun apabila cara musyawarah tersebut
tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian akan dilakukan melalui peraturan dan
perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
PASAL VII
PEMBUBUHAN MATERAI
Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) yang
masing-masing dibubuhi dengan materai yang cukup, sehingga mempunyai kekuatan
hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
PASAL VIII
LAIN LAIN
PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak
Pertama dan Pihak Kedua pada waktu dan tempat sebagaimana
tersebut pada bagian awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli,
masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang
sama untuk kepentingan masing-masing pihak.
PIHAK
PERTAMA, PIHAK
KEDUA,
Spark Lite Interior
Referensi
Abdul Rasyid
Saliman, dkk. Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta, 2005
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak, 2007, PT Raja Grafindo Persada,
2007, Jakarta.
Daeng Naja, Contract Drafting, 2006, PT Citra Aditya Bakti,
1999,Bandung.
Munir Fuady, Hukum kontrak, 1999, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Munir Fuady, Hukum kontrak, 1999, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Terima kasih. Pengetahuan ini yang sedang aku cari. Terima kasih sudah share
BalasHapus