PEREKONOMIAN INDONESIA
Nama
: Nadya Ryzanda RHK
NPM
: 24215951
Kelas
: 1EB14
Dosen
: Sulastri
Kemiskinan
dan Kesenjangan
Masalah
besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan)
distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi
pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari
munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut
akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi
negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah
kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang
berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini.
Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan
angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang
dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar
angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya.
Negara
maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang
relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak
terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian,
masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah
menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Besarnya
kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan.
Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relative,
sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan
disebut kemiskinan absolute. Kemiskian relatif adalah suatu ukuran mengenai
kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan
di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Di
Negara-negara maju, kemiskinan relative diukur sebagai suatu proporsi dari
tingkat pendapatan rata-rata per kapita. Sebagai suatu ukuran relative,
kemiskinan relative dapat berbeda menurut Negara atau periode di suatu Negara.
Kemiskinan absolute adalah derajat dari kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan
minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi.
Masalah
kemiskinan yang dihadapi di setiap negara akan selalu di barengi dengan masalah
laju pertumbuhan penduduk yang kemudian menghasilkan pengangguran, ketimpangan
dalam distribusi pendapatan nasional maupun pembangunan, dan pendidikan yang
menjadi modal utama untuk dapat bersaing di dunia kerja dewasa ini.
Tidak
dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah
kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra
berkembang. Khususnya Indonesia. Mengapa demikian? Jawabannya karena selama ini
pemerintah [tampak limbo] belum memiliki strategi dan kebijakan pengentasan
kemiskinan yang jitu. Kebijakan pengentasan kemiskinan masih bersifat pro
buget, belum pro poor. Sebab, dari setiap permasalahan seperti kemiskinan,
pengangguran, dan kekerasan selalu diterapkan pola kebijakan yang sifatnya
struktural dan pendekatan ekonomi semata. Semua dihitung berdasarkan
angka-angka atau statistik. Padahal kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus
dilihat dari segi non-ekonomis atau non-statistik. Misalnya, pemberdayaan
masyarakat miskin yang sifatnya “buttom-up intervention” dengan padat karya
atau dengan memberikan pelatihan kewirauasahaan untuk menumbuhkan sikap dan
mental wirausaha.
Karena itu situasi di
Indonesia sekarang jelas menunjukkan ada banyak orang terpuruk dalam kemiskinan
bukan karena malas bekerja. Namun, karena struktur lingkungan [tidak memiliki
kesempatan yang sama] dan kebijakan pemerintah tidak memungkinkan mereka bisa
naik kelas atau melakukan mobilitas sosial secara vertikal.
1. Konsep
dan Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan
secara umum adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan
kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan
dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan
merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif
dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan
evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah
mapan.
Mudrajat
kuncoro (2000:101) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah klasik yang
dihadapi oleh semua negara yang ada di dunia ini. Ketimpangan distribusi
pendapatan menjadi penyebab utama dari terjadinya kemiskinan.
Dimensi
kemiskinan, berkembang seiring dengan perkembangan dari kemiskinan itu sendiri.
Kemiskinan oleh banyak orang di pandang sebagai suatu keadaan yang serba tidak
mengenakkan. Tekanan ekonomi, sosial, dan semua tuntutan hidup yang tidak dapat
terpenuhi dengan baik menjadi suatu hal yang sangat tidak diinginkan oleh
siapapun juga. Kehidupan yang selalu dilingkupi oleh kekurangan dan selalu
diidentikkan sebagai kaum yang termarjinalkan seolah menjadi satu bagian hidup
tersendiri bagi kaum miskin.
Beberapa
ahli memberikan definisi terhadap kemiskinan sebagai keadaan yang serba
kekurangan dalam mendapatkan sumber pendapatan yang layak untuk hidup maupun
kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar (Spencer dalam
Darwin (2005:4), Tumanggor, Suparlan dalam Misbach (2004:31), danWorld Bank
(2000:15).
Kenyataan
yang serba kekurangan menyebabkan kelompok miskin kurang bisa mengakses
pelayanan publik yang mereka butuhkan. Maxell dan May dalam Darwin (2005:4)
mengatakan bahwa kemiskinan menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi,
terasing dari kehidupan sosial mengakibatkan masyarakat memandang kaum miskin
sebagai kelompok yang terpinggirkan dan selalu diidentikkan dengan hal-hal
negatif karena golongan miskin selalu berusaha untuk mendapatkan pengakuan atas
keberadaan mereka dengan cara apapun.
Selain
itu menurut Lewis, kemiskinan adalah suatu hal yang diturunkan dari generasi ke
generasi. Argumen ini di perkuat oleh pernyataan UNDP dengan alasan selain
rendahnya pendapatan yang mereka terima, kelompok miskin cenderung apatis dan menyerah
pada nasib, tidak punya daya juang serta mereka menganggap bahwa terlahir
dengan keadaan serba kekurangan adalah merupakan takdir yang harus mereka
terima dan jalani, sehingga dengan anggapan seperti itu kemiskinan menjadi
suatu budaya tersendiri bagi kelompok miskin yang nantinya akan diwariskan
secara turun-temurun.
Sejalan
dengan pernyataan diatas, menurut Suparlan (1984:30-32), bahwa sejarah
kemiskinan dapat terwujud sebagai suatu kebudayaan. Kebudayaan miskin tersebut
merupakan suatu adaptasi dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin
terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas,
sangat individualistik dan berciri kapitalisme. Sedangkan menurut UNDP (UNDP,
1997:15), yang disebut dengan kemiskinan yaitu adanya halangan dalam kesempatan
dan pilihan terhadap kebutuhan yang paling mendasar.
Di
Indonesia pendataan keluarga dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN melakukan pentahapan keluarga sejahtera dan
membaginya menjadi lima kelompok (BKKBN, 2005:15-17), yaitu: keluarga pra
sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III,
dan keluarga sejahtera III plus. Namun dari kelima kategori tersebut hanya
kategori keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I lah yang dikatakan
kategori miskin.
Kemiskinan
dapat dibedakan menjadi beberapa pengertian. Seseorang yang tergolong miskin
relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di
bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
1. Kemiskinan
absolute : Apabila tingkat pendapatannya di bawah “garis kemiskinan” atau
sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara
lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang
diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan
relative : Kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di atas garis
kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat
sekitarnya.
3. Kemiskinan
cultural : Karena mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang
disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki
tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif; meskipun ada usaha dari
pihak luar untuk membantunya.
4. Kemiskinan
structural : Kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan
yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan .
Kemiskinan struktural banyak disorot sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya
ketiga kemiskinan yang lain.
Kemiskinan dipahami dalam
berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup :
·
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya
mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan
pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi
kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
·
Gambaran tentang kebutuhan sosial,
termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk
berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini
termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya
dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan
moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
·
Gambaran tentang
kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna
"memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di
seluruh dunia.
2. Garis
Kemiskinan
v Konsep
dan definisi
Proporsi
penduduk yang tingkat pendapatannya terletak di bawah garis kemiskinan nasional
yang disepakati resmi pemerintah. Garis kemiskinan ini merupakan batas
pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal kalori yang
diperlukan tubuh untuk beraktivitas, ditambah dengan kebutuhan non makanan
(perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan pokok
lainnya). Karena data pendapatan tidak tersedia, maka dipakai pendekatan data
konsumsi (pengeluaran).
Termasuk
pengeluaran adalah perkiraan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi berasal dari
hasil produksi sendiri dan pemberian dari pihak lain.
v Manfaat
Setiap
individu membutuhkan kalori untuk dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari
(Indonesia menetapkan batas minimum 2100 kkal per kapita per hari), fasilitas
rumah, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan pokok
lainnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dan
masyarakat mengangkat kaum miskin agar hidup layak.
v Metode
Perhitungan
Garis
kemiskinan nasional dihitung sebagai berikut:
1.
Menghitung rata-rata tertimbang harga kalori
yang diperlukan dari 52 komoditas makanan.
2.
Mengalikan harga tersebut dengan 2100, yang
merupakan batas kemiskinan makanan per kapita per hari.
3.
Menghitung nilai pengeluaran per kapita non
makanan.
Menjumlahkan nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita, yang dinamakan garis kemiskinan.
Menjumlahkan nilai pengeluaran makanan dan non makanan per kapita, yang dinamakan garis kemiskinan.
4.
Menghitung proporsi penduduk miskin (Po)
dengan cara membagi jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk (dinyatakan
dalam persentase), yang diformulasikan.
v Proporsi
penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari $1 (PPP) per hari.
Proporsi
penduduk yang tingkat pendapatannya kurang dari $1 per kapita per hari adalah
persentase penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 (PPP) per hari.
Nilai dolar dimaksud adalah nilai dolar berdasarkan Paritas Daya Beli atau
Purchasing Power Parity (PPP) yang konversinya denganmata uang lokal
berdasarkan harga tahun 1993.
v Manfaat
Indikator
ini dipakai untuk memonitor kemajuan upaya pengentasan kemiskinan setiap negara
serta untuk memonitor tren kemiskinan pada tingkat global.
v Rasio
kesenjangan kemiskinan
Rasio
kesenjangan kemiskinan adalah jumlah rasio antara selisih pendapatan orang
miskin dengan garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, dibagi
dengan jumlah penduduk.
3. Penyebab
dan Dampak Kemiskinan
Kemiskinan
merupakan suatu keadaan yang sangat multidimensional dan disebabkan oleh
berbagai hal yang saling mengkait antara satu dengan yang lain. Mudrajat
(2000:106) mengatakan bahwa perang, pertanian yang masih subsisten dan
tradisional merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan.
Sedangkan
menurut Sharp, et al dalam Mudrajad (2000:107) bahwa kemiskinan dari sudut
pandang ekonomi antara lain:
a. Secara
mikro, kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan kepemilikan pendapatan
b. Kemiskinan
muncul akibat perbedaan dalam kualitas Sumber Daya Alam
c. Penyebab
kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of
poverty)
Selain
dua pendapat tersebut diatas, Breman dalam Misbach (2004:30), mengatakan bahwa
bagi kaum miskin “jalan menuju ke atas seringkali dirintangi, sedangkan jalan
ke bawah terlalu mudah dilalui”. Munculnya kemapanan kemiskinan dikalangan
masyarakat miskin lebih disebabkan karena himpitan struktural, karena
kemiskinan yang kronis itulah kaum miskin mudah ditaklukkan dan dikelola untuk
mengikuti kemauan dan kepentingan golongan elit berkuasa. Kemiskinan tidak
semata-mata muncul karena kebudayaan tetapi lebih berkaitan dengan tatanan
ekonomi dan sosial yang membatasi peluang kaum miskin untuk keluar dari
belenggu kemiskinan.
Banyaknya
hal yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat, maka Bappenas (2003:2) mengatakan
bahwa kemiskinan itu tidak saja disebabkan oleh faktor internal orang miskin
seperti rendahnya pendapatan, rendahnya posisi tawar, budaya hidup yang tidak
mendukung kemajuan atau rendahnya kemampuan orang miskin dalam mengelola sumber
daya dan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan faktor eksternal, yaitu:
a. Rendahnya
akses terhadap sumber daya dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih).
b. Adanya
kesempatan di antara masyarakat yang antara lain disebabkan oleh system yang
kurang mendukung.
c. Tidak
adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik.
d. Konflik
sosial dan politik.
e. Bencana
alam seperti longsor, gempa bumi, dan lain-lain.
f. Kebijakan
yang tidak peka dan tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan serta aspek
eksternal lainnya yang dapat menjadi determinan dari proses pemiskinan.
Pada
intinya kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
1.
Penyebab individual, atau patologis, yang
melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari
si miskin;
2.
Penyebab keluarga, yang menghubungkan
kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
3.
Penyebab sub-budaya (subcultural), yang
menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau
dijalankan dalam lingkungan sekitar;
4.
Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan
sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
5.
Penyebab struktural, yang memberikan alasan
bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Dampak
dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks.
1. Pengangguran.
Sebagaimana
kita ketahui jumlah pengangguran terbuka tahun 2007 saja sebanyak 12,7 juta
orang. Jumlah yang cukup “fantastis” mengingat krisis multidimensional yang
sedang dihadapi bangsa saat ini. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak
masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak
bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan
pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli
masyarakat. Sehingga, akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat
pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata.
2. Kekerasan.
Sesungguhnya
kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran.
Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan
halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang dapat bertahan dan menjaga
keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok,
menodong, mencuri, atau menipu [dengan cara mengintimidasi orang lain] di atas
kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan
butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari
memalak.
3. Pendidikan.
Tingkat
putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya
biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia
sekolah atau pendidikan. Jelas mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan
yang sangat mahal itu. Sebab, mereka begitu miskin. Untuk makan satu kali
sehari saja mereka sudah kesulitan.Akhirnya kondisi masyarakat miskin semakin
terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahya
tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu akan mengurangi kesempatan
seseorang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan
bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang
menuntut keterampilan di segala bidang.
4. Kesehatan.
Seperti
kita ketahui, biaya pengobatan sekarang sangat mahal. Hampir setiap klinik
pengobatan apalagi rumah sakit swasta besar menerapkan tarif atau ongkos
pengobatan yang biayanya melangit. Sehingga, biayanya tak terjangkau oleh
kalangan miskin
5. Konflik
sosial bernuansa SARA.
Tanpa
bersikap munafik konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas
kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita
alami. M Yudhi Haryono menyebut akibat ketiadaan jaminan keadilan “keamanan”
dan perlindungan hukum dari negara, persoalan ekonomi-politik yang obyektif
disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif.
Terlebih lagi fenomena
bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap
meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar
kemiskinan. Dan, semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia.
Baik di perdesaan maupun perkotaan.
4. Pertumbuhan,
Kesenjangan, dan Kemiskinan
Data
1970-1980 menunjukkan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat
kesenjangan ekonomi.
Semakin
tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar perbedaan sikaya
dengan simiskin.
Penelitian
di Asia Tenggara oleh Ahuja, dkk (1997) menyimpulkan bahwa selama periode
1970an dan 198an ketimpangan distribusi pendapatan mulai menurun dan stabil,
tapi sejak awal 1990an ketimpangan meningkat kembali di LDC’s dan DC’s seperti
Indonesia, Thaliland, Inggris dan Swedia.
Janti
(1997) menyimpulkan: semakin besar ketimpangan dalam distribusi pendapatan
disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan
kebijakan publik. Perubahan pasar buruh ini disebabkan oleh kesenjangan
pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besar saham pendapatan istri dalam
jumlah pendapatan keluarga.
Hipotesis
Kuznets : ada korelasi positif atau negatif yang panjang antara tingkat
pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan.
Dengan
data cross sectional (antara negara) dan time series, Simon Kuznets menemnukan
bahwa relasi kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk
U terbalik
5. Beberapa
Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan
1. Indikator
Kesenjangan
Ada
sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan
yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic
dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok
pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE),
ukuran atkinson, dan koefisien gini.
Yang
paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada
selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat
porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna
dalam pembagian pendapatan.
Ide
dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi
nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis
45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan distribusi
pendapatan.
Kurva
Lorenz Menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di
kalangan-kalangan lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva ini terletak
di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase
kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase
kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri “ditempatkan” pada diagonal utama bujur
sangkar tersebut.Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus)
menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya,
jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, maka ia mencerminkan keadaan yang
semakin buruk.
Ketimpangan
dikatakan sangat tinggi apabilai nilai koefisien gini berkisar antara 0,71-1,0.
Ketimpangan tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7. Ketimpangan sedang
dengan nilai gini antara 0,36-0,49, dan ketimpangan dikatakan rendah dengan
koefisien gini antara 0,2-0,35.
Selain
alat ukur diatas, cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan, terutama
oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan menjadi tiga
group : 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan
menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk.
Selanjutnya, ketidakmerataan pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang
dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan rendah.
Menurut
kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan
dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah
menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan. Tingkat ketidakmerataan
sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai 17% dari jumlah
pendapatan. Sedangkan ketidakmerataan rendah, apabila kelompok tersebut
menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan.
2. Indikator
Kemiskinan
Batas
garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini
disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan
Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang
dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan
bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan
2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan
meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.
Dengan
kata lain, BPS menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar
(basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index. Pendekatan yang pertama
merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan
dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemis kinan
absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah
batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan
minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari
2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non
makanan (non food line).
Untuk
mengukur kemiskinan terdapat 3 indikator yang diperkenalkan oleh Foster dkk
(1984) yang sering digunakan dalam banyak studi empiris. Pertama, the incidence
of proverty : presentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan
pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan, indeksnya sering
disebut rasio H. Kedua, the dept of proverty yang menggambarkan dalamnya
kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan indeks jarak kemiskinan (IJK),
atau dikenal dengan sebutan proverty gap index. Indeks ini mengestimasi
jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai
suatu proporsi dari garis tersebut yang dapat dijelaskan dengan formula sebagai
berikut :
Pa
= (1 / n) ∑i [(z - yi) / z]a
Indeks
Pa ini sensitif terhadap distribusi jika a >1. Bagian [(z - yi) / z] adalah
perbedaan antara garis kemiskinan (z) dan tingkat pendapatan dari kelompok
keluarga miskin (yi) dalam bentuk suatu presentase dari garis kemiskinan. Sedangkan
bagian [(z - yi) / z]a adalah presentase eksponen dari besarnya pendapatan yang
tekor, dan kalau dijumlahkan dari semua orang miskin dan dibagi dengan jumlah
populasi (n) maka menghasilkan indeks Pa.
Ketiga, the severity of
property yang diukur dengan indeks keparahan kemiskinan (IKK). Indeks ini pada
prinsipnya sama seperti IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang
miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan di antara penduduk
miskin atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini yang
juga disebut Distributionally Sensitive Index dapat juga digunakan untuk
mengetahui intensitas kemiskinan.
6. Kemiskinan
di Indonesia
Permasalahan
yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah indonesia saat ini adalah kemiskinan,
disamping masalah-masalah yang lainnya. dewasa ini pemerintah belum mampu
menghadapi atau menyelesaikan permasalahan kemiskinan.
Menurut
Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) upaya menurunkan tingkat kemiskinan di
Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program
Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut
mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya
penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang
miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan
ketidakmerataan pendapatan nasional melebar yang mencakup antar sektor, antar
kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah.
Berdasarkan
data Bank Dunia jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2002 bukanlah 10
sampai 20% tetapi telah mencapai 60% dari jumlah penduduk Indonesia yang
berjumlah 215 juta jiwa.
Hal
ini diakibatkan oleh ketidakmampuan mengakses sumber-sumber permodalan, juga
karena infrastruktur yang juga belum mendukung untuk dimanfaatkan masyarakat
memperbaiki kehidupannya, selain itu juga karna SDM, SDA, Sistem, dan juga
tidak terlepas dari sosok pemimpin. Kemiskinan harus diakui memang terus
menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa,
bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan
kemiskinan. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah, mengapa masalah
kemiskinan seakan tak pernah habis, sehingga di negara ini, rasanya tidak ada
persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan.
Kemiskinan
telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang
berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya
investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan,
kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus
perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan yang
lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan,
sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela
mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, kemiskinan menyebabkan banyak
orang melakukan prilaku menyimpang, harga diri diperjual belikan hanya untuk
mendapatkan makan.
Bahkan
yang lebih parah, kemiskinan telah membuat masyarakat kita terjebak dalam
budaya memalas, budaya mengemis, dan menggantungkan harapannya dari budi baik
pemerintah melalui pemberian bantuan. kemiskinan juga dapat meningkatkan angka
kriminalitas, kenapa penulis mengatakan bahwa kemiskinan dapat meningkatkan
angka kriminalitas, jawabannya adalah karna mereka (simiskin) akan rela
melakukan apa saja untuk dapat mempertahankan hidupnya, baik itu mencuri,
membunuh, mencopet, bahkan jika ada hal yang lebih keji dari itu ia akan tega
dan berani melakukannya demi hidupnya. Kalau sudah seperti ini siapa yang harus
kita salahkan. kemiskinan seakan menjadi sebuah fenomena atau sebuah persoalan
yang tak ada habis-habisnya, pemerintah terkesan tidak serius dalam menangani
persoalan kemiskinan, pemerintah lebih membiarkan mereka mengemis dan mencuri
ketimbang memikirkan cara untuk menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan
dan membebaskan Negara dari para pengemis jalanan karna kemiskinan.
Perkembangan Tingkat
Kemiskinan di Indonesia
Tahun 1976 sampai 2007.
Jumlah
penduduk miskin di Indonesia pada periode 1976-2007 berfluktuasi dari tahun ke
tahun. Pada tahun 1976 penduduk miskin sekitar 54,2 juta jiwa (sekitar 44,2
juta jiwa di perdesaan, dan sekitar 10 juta jiwa di perkotaan).
Angka
ini pada tahun 1980 berkurang hingga menjadi sekitar 42,3 juta jiwa (sekitar
32,8 juta jiwa di perkotaan, dan sekitar 9,5 juta jiwa di perdesaan), atau
berkurang sekitar 21,95 persen dari tahun 1976. Pada tahun 1990 jumlah penduduk
miskin berkurang hingga menjadi sekitar 27,2 juta jiwa (sekitar 17,8 juta jiwa
di perkotaan, dan sekitar 9,4 juta jiwa di perdesaan), atau berkurang sekitar
35,69 persen dari tahun 1980.
Pada
tahun 1996 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar
34,5 juta jiwa (sekitar 24,9 juta jiwa di perkotaan, dan sekitar 9,6 juta jiwa
di perdesaan). Dibandingkan dengan tahun 1990, angka ini menurun sekitar 20,87
persen. Namun, pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin kembali meningkat hingga
menjadi sekitar 38,4 juta jiwa.
Sementara,
pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin menurun hingga menjadi sekitar 37.17
juta jiwa. Fluktuasi jumlah penduduk miskin di Indonesia disebabkan karena
terjadinya krisis ekonomi, pertambahan jumlah penduduk tiap tahun, pengaruh
kebijakan pemerintah dan sebagainya.
Tahun 2007-Maret 2008
Analisis
tren tingkat kemiskinan antara kondisi Maret 2007 dan Maret 2008 dimaksudkan
untuk mengetahui perubahan tingkat kemiskinan selama setahun terakhir. Garis
kemiskinan pada periode Maret 2007-Maret 2008 mengalami peningkatan sebesar
9,56 persen, yaitu dari Rp.166.697,- per kapita per bulan pada Maret 2007
menjadi Rp.182.636,- per kapita per bulan pada Maret 2008.
Hal
yang sama juga terjadi di perkotaan dan di perdesaan masing-masing meningkat
sebesar 9,02 persen dan 10,21 persen. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada
bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42 persen). Dibandingkan dengan
penduduk miskin pada Maret 2007 yang berjumlah 37,17 juta (16,58 persen),
berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 2,21 juta (Tabel 4.3).
Jumlah penduduk miskin di
daerah perdesaan turun lebih tajam dari pada daerah perkotaan. Selama periode
Maret 2007-Maret 2008, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,42 juta,
sementara di daerah perkotaan berkurang 0,79 juta orang. Persentase penduduk
miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada bulan
Maret 2007, sebagian besar (63,52 persen) penduduk miskin berada di daerah
perdesaan, sementara pada bulan Maret 2008 persentase ini hampir sama yaitu
63,47 persen.
7. Faktor-faktor
Penyebab Kemiskinan
Hubertus
Ubur (2003:66-71) mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor,
yaitu:
a. Faktor
ekonomi
Ada
pemikir yang berpendapat bahwa kemiskinan diakibatkan karena tidak adanya lapangan
pekerjaan dan penghasilan, karena itu untuk mengatasi kemiskinan pemerintah dan
masyarakat harus menyediakan sebanyak mungkin lapangan kerja bagi warganya.
b. Faktor
mental-psikologis
Holman
(1978) mengatakan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh masalah yang berkenaan
dengan individu, kultur, lembaga sosial dan masyarakat. Faktor yang berkaitan
dengan individu adalah kelemahan biologis bawaan, ketidakmampuan memanfaatkan
peluang ekonomis dan kualitas mental psikologis.
Mc
Clleland (1971) menunjukkan bahwa mental sebagai faktor yang menentukan apakah
suatu masyarakat menjadi masyarakat miskin dan terbelakang atau menjadi
masyarakat maju. Ia mengemukakan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan dapat
diatasi manakala suatu masyarakat terdapat warga yang bermental wiraswasta
dengan motivasi yang tinggi untuk mencapai kemajuan.
c. Faktor
kultural
Menurut
Holman yang didasarkan pada karya Oscar Lewis (1950) mengatakan bahwa
orang/keluarga tetap miskin karena mereka tidak mau berusaha untuk keluar dari
kemiskinan. Lebih jauh mereka bahkan berusaha membangun cara pandang dan
kebiasaan hidup berupa penyesuaian diri terhadap kemiskinan itu. Orang
miskin tidak tersosialisasi dengan baik dalam budaya dominan yang membuat
mereka terpuruk dalam kemiskinan.
d. Faktor
kelalaian lembaga
Hoselitz
(1971) mengemukakan bahwa lembaga sosial diharapkan berperan untuk menyediakan
fasilitas bagi siapa saja, namun terjadi defisiensi karena masalah teknis,
kurang koordinasi, tidak berfungsinya lembaga pelayanan kunci.
Masalah
teknis terjadi karena semakin lama organisasi lebih memusatkan diri pada
kepentingan internal daripada kepentingan konsumen. Organisasi sibuk menjaga
bagaimana organisasi akan tetap berjalan mulus berpikir tentang prospek karier
dan kelanggengan lembaga sebagai tempat bergantung para karyawan sehingga
organisasi enggan merubah diri sesuai dengan tuntutan konsumen.
Tidak
adanya koordinasi antar lembaga berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan sehingga terjadi duplikasi dan diskontinuitas
pelayanan.
Lembaga
pelayanan kunci seperti sekolah tidak berfungsi dengan baik karena telah
terjadi kesalahan seleksi para murid, metode pengajaran tidak efisien, isi
kurikulum tidak cocok dengan kebutuhan dan ketidakadilan dalam distribusi
sumber daya pendidikan.
e. Faktor
struktural
Kemiskinan
ada hubungannya dengan strata masyarakat. Mereka yang ada di strata atas
berupaya mempertahankan divisi-divisi sosial yang ada. Kemiskinan bukan saja
menunjukkan adanya strata rendah, melainkan juga fungsional bagi masyarakat
tersebut yaitu mempertahankan perbedaan dan ketidaksamaan. Herbet Ganz (1972)
telah menunjukkan bahwa kemiskinan dipertahankan karena ia mempunyai fungsi bagi
masyarakat itu sendiri.
Satu
hal yang menjadi pemikiran dari UNDP(1998:73), bahwa kemiskinan itu sebenarnya
diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Keluarga yang hidup dalam
kemiskinan akan cenderung mewariskan hal tersebut kepada generasi mereka yang
selanjutnya. Hal inilah yang mengakibatkan kemiskinan sulit untuk dihilangkan.
Tidak
sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari factor-faktor
tersebut sangat sulit memastikan mana penyebab sebenarnya (utama) serta mana
yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.
Kalau
diuraikan satu persatu, jumlah factor-faktor yang dapat mempengaruhi, langsung
maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan
laju pertumbuhan output (atau produktifitas tenaga kerja), tingkat upah neto,
distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang
tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta
kualitas SDA, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan,
informasi, transportasi, listrik, air dan lokasi pemukiman), penggunaan
teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu
wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga
politik, bencana alam dan peperangan.
Kalau
diamati, sebagian besar dari factor-faktor tersebut juga mempengaruhi satu sama
lain. Misalnya, tingkat pajak yang tinggi membuat tingkat upah neto
rendah dan ini bisa mengurangi motivasi kerjsa seseorang sehingga produktivitasnya
menurun selanjutnya mengakibatkan tingkat upah netinya berkurang lagi, dan
seterusnya. Jadi tidak mudah memastikan apakah karena pajak naik
atau produktivitasnya yang turun membuat pekerja jadi miskin karena upah
netonya rendah.
Pada
umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai
berikut:
a. Laju
Pertumbuhan Penduduk.
Pertumbuhan penduduk
Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 1990 Indonesia memiliki 179
juta lebih penduduk. Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat
sebesar 27 juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa. Dapat diringkaskan
pertambahan penduduk Indonesia persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun
bertambah 2,04 juta orang pertahun atau, 170 ribu orang perbulan atau 5.577
orang perhari atau 232 orang perjam atau 4 orang permenit.
b. Angkatan
Kerja.
Penduduk yang Bekerja dan
Pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu
tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah
penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda
disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh
Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang
atausemua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja.
c. Distribusi
Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan.
Distribusi pendapatan
nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu
negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia
didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan
penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin); 40% penduduk
berpendapatan menengah; serta 20% penduduk berpemdapatan tertinggi (penduduk
terkaya). Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila
40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan
nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk
berpendapatan rendah menikmati 12 hingga 17 persen pendapatan nasional.
Sedangkan jika 40% penduduk miskin menikmati lebih dari 17 persen pendapatan
nasional makan ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi
pendapatan nasional dikatakan cukup merata.
8. Kebijakan
Anti Kemiskinan
Kebijakan
anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu
kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia, seperti Bank Dunia,
ADB,ILO, UNDP, dan lain sebagainya.
Tahun
1990, Bank Dunia lewat laporannya World Developent Report on Proverty
mendeklarasikan bahwa suatu peperangan yang berhasil melawan kemiskinan perlu
dilakukan secara serentak pada tiga front :
1. Pertumbuhan
ekonomi yang luas dan padat karya yang menciptakan kesempatan kerja dan
pendapatan bagi kelompok miskin,
2. Pengembangan
SDM (pendidikan, kesehatan, dan gizi), yang memberi mereka kemampuan yang lebih
baik untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh pertumbuhan
ekonomi,
3. Membuat
suatu jaringan pengaman sosial untuk mereka yang diantara penduduk miskin yang
sama sekali tidak mamu untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dari pertumbuhan
ekonomi dan perkembangan SDM akibat ketidakmampuan fisik dan mental, bencana
alam, konflik sosial, dan terisolasi secara fisik.
Ada
3 (tiga) pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni:
1. Pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan pro kemiskinan
2. Pemerintahan
yang baik (good governance)
3. Pembangunan
social
Untuk
mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi pemerintah sesuai sasaran
atau tujuannya. Sasaran atau tujuan tersebut dibagi menurut waktu,
yakni jangka pendek, menengah dan panjang.
Intervensi
lainnya adalah manajemen lingkungan dan SDA. Hancurnya lingkungan
dan “habisnya” SDA dengan sendirinya menjadi factor pengerem proses pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi, yang berarti juga sumber peningkatan kemiskinan.
Intervensi
jangka pendek terutama pembangunan sector pertanian dan ekonomi pedesaan,
pembangunan transportasi, komunikasi, energy dan keuangan, peningkatan peran
serta masyarakat sepenuhnya (stakeholder participation) dalam proses
pembangunan dan proteksi social (termasuk pembangunan system jaminan social).
Intervensi-intervensi
pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya untuk mendukung
strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan dapat dibagi menurut waktu,
yaitu:
a. Intervensi
jangka pendek, berupa :
1) Pembangunan
sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan
2) Manajemen
lingkungan dan SDA
3) Pembangunan
transportasi, komunikasi, energi dan keuangan
4) Peningkatan
keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan
5) Peningkatan
proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)
b. Intervensi
jangka menengah dan panjang, berupa:
1) Pembangunan/penguatan
sektor usaha
2) Kerjsama
regional
3) Manajemen
pengeluaran pemerintah (APBN) dan administrasi
4) Desentralisasi
5) Pendidikan
dan kesehatan
6) Penyediaan
air bersih dan pembangunan perkotaan
7)
Pembagian tanah pertanian yang merata
