Pengertian Sisa Hasil Usaha, Informasi dasar SHU, Rumus pembagian SHU & Pembagian SHU per anggota

Pengertian Sisa Hasil Usaha, Informasi dasar SHU, Rumus pembagian SHU & Pembagian SHU per anggota

1.   Pengertian SHU

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, adalah sebagai berikut :

o   Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan

o   SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota

o   Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota

o   Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi

o   Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi

o   Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima

2.   Informasi Dasar

Beberapa informasi dasar dalam penghitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut.

1.    SHU Total Koperasi pada satu tahun buku

2.    Bagian (persentase) SHU anggota

3.    Total simpanan seluruh anggota

4.    Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota

5.    Jumlah simpanan per anggota

6.    Omzet atau volume usaha per anggota

7.    Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota

8.    Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota

v  Istilah-istilah Informasi Dasar

o   SHU Total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi koperasi setelah pajak ( profit after tax )

o   Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi ( jual beli barang atau jasa ) antara anggota terhadap koperasinya

o   Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya

o   Omzet atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan

o   Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota

o   Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota

3.   Rumus Pembagian SHU

Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”

Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut : Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%

Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota

4.   Pembagian SHU per anggota

v  SHU per anggota

SHU_A = JUA + JMA

Di mana :

SHU_{A                   :} Sisa Hasil Usaha Anggota

JUA                 : Jasa Usaha Anggota

JMA                : Jasa Modal Anggota   

           

v  SHU per anggota dengan model matematika

Dimana :

SHU_Pa             : Sisa Hasil Usaha per Anggota

JUA                 : Jasa Usaha Anggota

JMA                : Jasa Modal Anggota

VA                   : Volume usaha Anggota (total transaksi anggota)

VUK                : Volume usaha total koperasi (total transaksi Koperasi)

S_a                    : Jumlah simpanan anggota

TMS                : Modal sendiri total (simpanan anggota total)

Bentuk Organisasi, Hirarki Tanggung Jawab dan Pola Manajemen

Bentuk Organisasi, Hirarki Tanggung Jawab dan Pola Manajemen

 

1.   Bentuk Organisasi Menurut Hanel & Ropke

Menurut Hanel Organisasi adalah Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

Sub sistem koperasi:

1.    Individu ( Pemilik dan Konsumen akhir )

2.    Pengusaha Perorangan / Kelompok ( Pemasok / Supplier )

3.    Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

Ropke mendeskripsikan Organisasi dengan identifikasi menurut ciri-ciri khusus :

1.    Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama ( Kelompok koperasi )

2.    Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi ( Swadaya kelompok koperasi )

3.    Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota ( Perusahaan koperasi )

4.    Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya ( Penyediaan barang dan jasa )

Sub sistem yang diterapkan oleh Ropke antara lain :

1.    Anggota Koperasi

2.    Badan Usaha Koperasi

3.    Organisasi Koperasi

Di Indonesia bentuk struktur organisasi dari koperasi  yaitu : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola, Pengawas dan tujuan Rapat Anggota yaitu :

1.    Wadah anggota untuk mengambil keputusan

2.    Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas

3.    Penetapan Anggaran Dasar

4.    Kebijaksanaan Umum ( Manajemen, organisasi & usaha koperasi )

5.    Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus

6.    Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan serta pengesahan Laporan Keuangan

7.    Pengesahan pertanggung jawaban

8.    Pembagian SHU

9.    Penggabungan, pendirian dan peleburan

2.   Hirarki Tanggung Jawab

v  Pengurus

Tugas - tugasnya antara lain yaitu :

1.    Mengelola koperasi dan usahanya

2.    Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi

3.    Menyelenggaran Rapat Anggota

4.    Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban

5.    Maintenance daftar anggota dan pengurus

Dan memiliki wewenang antara lain yaitu :

1.    Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan

2.    Meningkatkan peran koperasi

3.    Pengawas

a)    Perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi

b)    UU 25 Th. 1992 pasal 39 : Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi

c)    Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

v  Pengelola

1.    Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus

2.    Untuk mengembangkan usaha dengan efisien & profesional

3.    Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja

4.    Diangkat & diberhentikan oleh pengurus

3.   Pola Manajemen

Pada dasarnya manajemen meliputi kegiatan pengelolaan usaha koperasi. Dalam praktik koperasi, pengelolaan organisasi dilakukan oleh pengurus, sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh pengelola usaha yang diangkat oleh pengurus. Pasal 32 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa :

1.    Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha

2.    Dalam hal pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada rapat anggota untuk mendapat persetujuan

3.    Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus

4.    Pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan pasal 32 tersebut mengandung arti bahwa pengurus dapat mengangkat atau tidak mengangkat pengelola, bergantung pada kemampuan pengurus dan usaha yang dijalankan. Dengan demikian, unsur yang ada dalam manajemen koperasi adalah rapat anggota, pengurus, pengelola usaha dan pengawas. Hal itu berlainan dengan, misalnya pada perseroan terbatas, dimana manajemen dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris. pengurus dan pengelola seolah-olah dua lembaga yang berdiri sendiri, padahal tidak demikian, karena pengelola diangkat oleh pengurus, sehingga kedudukannya hanya sebagai pegawai yang diberi kuasa dan wewenang oleh pengurus untuk mengelola usaha koperasi.

Pola Manajemen Diantaranya :

o   Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif

o   Terdapat pola job description pada setiap unsur dalam koperasi

o   Setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda ( Decision area )

o   Seluruh unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama ( Shared decision areas)

Pengertian Koperasi, Tujuan-Tujuan dan Prinsip-Prinsip Koperasi

Pengertian Koperasi, Tujuan-Tujuan dan Prinsip-Prinsip Koperasi

1.Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Koperasi (cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya “kerja sama”. Arti koperasi dalam makna lain, Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (to help one another) atau saling bergandeng tangan (hand in hand).

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Definisi Koperasi menurut ILO

Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam koperasi, yaitu :

o   Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (Association of persons)

o   Penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan (Voluntarily joined together)

o   Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (To achieve a common economic end)

o   Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis (Badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (Formation of a democratically controlled business organization)

o   Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (Making equitable contribution to the capital required)

o   Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking)

Definisi Koperasi menurut Chaniago

Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Definisi Koperasi menurut Dooren

Menurut P.J.V. Dooren tidak ada satu definisi koperasi yang diterima secara umum. Dooren memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidak hanya kumpulan orang-orang melainkan juga kumpulan badan-badan hukum.

Definisi Koperasi menurut Hatta

Definisi koperasi menurut “Bapak Koperasi Indonesia” Moh.Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Definisi Koperasi menurut Munkner

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong-royong.

Definisi UU No 25 / 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.

2. Tujuan Koperasi

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu :

1.    Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

2.    Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

3.    Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya

4.    Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azaz kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan di jadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Terdapat beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip koperasi yaitu :

Prinsip Koperasi menurut Munker

Menurut Hans H. Munkner ada 12 prinsip koperasi yakni sebagai berikut :

1.    Keanggotaan bersifat sukarela

2.    Keanggotaan terbuka

3.    Pengembangan anggota

4.    Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

5.    Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis

6.    Koperasi sebagai kumpulan orang-orang

7.    Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi

8.    Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

9.    Perkumpulan dengan sukarela

10.  Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

11.  Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

12.  Pendidikan anggota

Prinsip Koperasi menurut Rochdale

Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh dunia.Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.    Pengawasan secara demokratis

2.    Keanggotaan yang terbuka

3.    Bunga atas modal dibatasi

4.    Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota

5.    Penjualan sepenuhnya dengan tunai

6.    Barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan

7.    Menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya sesuai prinsip koperasi

8.    Netral terhadap politik dan agama

 Prinsip Koperasi menurut Raiffeisen

Menurut Freidrich William Raiffeisen (1818-1888) dari Jerman, prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

1.    Swadaya

2.    Daerah kerja terbatas

3.    SHU untuk cadangan

4.    Tanggung jawab anggota tidak terbatas

5.    Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

6.    Usaha hanya kepada anggota

7.    Keanggotaan atas dasar watak bukan uang

Prinsip Koperasi menurut Herman Schulze

Prinsip koperasi menurut Herman Schulze (1800-1883) adalah sebagai berikut :

1.    Swadaya

2.    Daerah kerja tak terbatas

3.    SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

4.    Tanggung jawab anggota terbatas

5.    Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

6.    Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

Prinsip Koperasi menurut ICA ( International Cooperative Alliance )

ICA didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi tertinggi di dunia. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

1.    Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang di buat-buat

2.    Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara

3.    Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada

4.    SHU di bagi 3 :  

a.    sebagian untuk cadangan

b.    sebagian untuk masyarakat

c.    sebagian untuk di bagikan kembali kepada anggota sesuai jasa

5.    Semua koperasi harus melaksanakn pendidikan secara terus-menerus

6.    Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional dan Internasional

Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967

      Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No. 12 tahun 1967 adalah sebagai berikut :

1.    Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap WNI

2.    Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi

3.    Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota

4.    Adanya pembatasan bunga atas modal

5.    Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya

6.    Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

7.    Swadaya, swakarya, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992

Prinsip Koperasi Indonesia Menurut UU No.25 tahun 1992 adalah sebagai berikut :

1.    Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2.    Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

3.    Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa masing-masing

4.    Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal

5.    Kemandirian 

6.    Pendidikan perkoperasian

7.    Kerja sama antar koperasi