Sejarah Ekonomi Indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA

Tugas softskill 4

Nama : Nadya Ryzanda RHK

NPM : 24215951

Kelas : 1EB14

Dosen : Sulastri

Sejarah Ekonomi Indonesia

Sejarah ekonomi Indonesia sudah bermula sejak lama, mulai dari zaman prasejarah, masa penjajahan, hingga ekonomi modern sekarang ini.

2/3.1  Sejarah Pra kolonialisme

Sebelum Negara-negara barat datang ke Indonesia, nenek moyang kita telah memiliki sistem ekonomi sendiri yang bersifat kedaerahan. Ekonomi Indonesia saat itu diatur oleh kerajaan-kerajaan dan mengandalkan perdagangan dalam sektor pertanian. Di saat Eropa memasuki masa Renaisans, Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ribuan tahun dengan dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit di Jawa, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang sering kali menjadi vazal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perdagangan (seperti di Maluku).

Hubungan perdagangan antar pulau sampai tahun 1500  terutama dilakukan para pedagang di kerajaan-kerajaan yang ada ditepi pantai misalnya kerajaan Sriwijaya dan Samudera Pasai. Dipulau Jawa ada kerajaan yang pusat pemerintahannya tidak di tepi pantai, namun wilayah kekuasaanya mencapai daerah pantai dan memiliki pelabuhan penting. Misalnya Kerajaan Sunda memiliki pelabuhan Sunda Kelapa dan Banten. Kerajaan Majapahit memiliki pelabuhan di Tuban dan Gresik.

Barang dagangan yang dihasilkan di Indonesia yaitu :

1)     Rempah-rempah, seperti cengkeh, pala, dan lada.

2)     Kayu, seperti cendana, gaharu, dan jati.

3)     Beras dari Jawa, Bali, Lombok dan Sumatera.

4)     Emas dari sumatera dan Sulawesi utara.

5)     Hasil hutan  berupa kemenyan, kapur barus, dammar dan madu dari Sumatera, Kalimantan dan Timor.

Selain barang dagangan diatas, juga diperdagangkan binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing dan babi.

1.     Cara Melakukan Perdagangan Antarpulau

Pada mulanya perdagangan dilakukan dengan cara barter. Lama-kelamaan kegiatan perdagangan mengalami perkembangan dan cara perdaganganpun mengalami perkembangan. Ada beberapa jenis mata uang kuno yang digunakan dalam perdagangan, yaitu :

1)     Mata uang Ceitis dan Calais digunakan kerajaan Pajajaran (Sunda).

2)     Drama atau Dirham digunakan di Pajajaran, Jawa Timur dan Samudera Pasai.

3)     Mata uang Tanga digunakan Kerajaan Pedir.

4)     Mata uang Dinar adalah mata uang emas yang dibuat di kerajaan Gowa.

Dalam kegiatan perdagangan antar pulau, uang yang sering digunakan adalah uang emas dan uang dari Cina.

2/3.2  Sistem Monopoli VOC

Kapitalisme Eropa membawa dampak yang sangat besar terhadap perdagangan di Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan datangnya pertama kali bangsa portugis di Malaka dan disusul oleh Belanda dan Inggris.

Bangsa  Belanda datang pertama kali dibawah pimpinan Cornelis De Houtman tahun   1596  yang mendarat  yaitu di Pelabuhan Banten. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah rempah-rempah  yang membuat Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar, Belanda berusaha mengadakan monopoli perdagangan dan menjajah.

VOC yang didirikan  20 Maret 1602  mempunyai tujuan mengindari persaingan diantara pedagang belanda sendiri, menyaingi pedagang-pedagang lain, memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan  rempah-rempah  dan membantu Belanda dalam bidang keuangan. Untuk  mengawasi pelaksanaan monopoli perdagang pemerintah Hindia Belanda  menunjuk seorang Gubenur jenderal  yaitu Pieter Both, tahun 1603 digantikan oleh Jan Pieterzoon Coen.

Di Maluku, VOC berusaha mengusai perdagangan dan memonopoli hal ini disebabkan Maluku penghasil rempah-rempah di nusantara  komoditi ekspor yang terpenting pada masa itu.  Di kepulauan Ambon masyarakat mendapat hak atas tanah untuk perkebunan cengkeh dan hasil cengkeh dijual kepada VOC dengan harga tertentu sedangkan tanah pusaka hasil alam dipakai oleh keluarga dan juga VOC mengembang sistem pemerintahan desa serta pendidikan desa namun disamping itu VOC timbul kepincangan sistem “ekspedisi Hongi” ekspedisi  yang terdiri dari perahu kora-kora ini  dimiliki oleh negeri masing-maisng kepulauan ambon untuk mengawasi pulau Seram, buru dan manipa yang dilarang menghasilkan cengkeh dan setiap cengkeh dipulau itu ditebang  oleh VOC da di angkut dengan kora-kora tersebut.

Perubahan penting terjadi sejak tahun 1677, ketika VOC menerapkan sebuah sistem eksploitasi yang khusus berlaku di Sunda, khususnya Priangan, yang dikenal dengan istilah Preanger Stelsel. Sistem ini dipahami sebagai sebuah sistem dimana rakyat Priangan diwajibkan menanam kopi dalam jumlah tertentu, sebagai kompensasi dari pembebasan membayar pajak dalam bentuk uang, rakyat Priangan diwajibkan menyetor kopi dalam jumlah tertentu, rakyat Priangan pun hanya bisa menjual kopi kepada VOC dengan harga yang mereka tentukan sendiri. Produksi kopi dari Priangan sangat berpengaruh penting bagi produksi kopi dunia.  Produksi kopi Priangan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan keresidenan-keresidenan lain di Pulau Jawa, produksi kopi Priangan adalah yang paling tinggi.

VOC juga berhasil menduduki wilayah Sulawesi Selatan, setelah melalu perjanjian bonggaya VOC berhasil menguasai melalui Aru Palaka dengan catatan VOC tidak mencapuri urusan  dalam negeri akibat perbuatan yang dilakukan VOC banyak bangsawan meniggalkan  bugis untuk menjadi bajak laut dan menjadi  pansehat raja di Sumatra.

Di Nusa Tenggara VOC melakukan aktivitas terbatas  karena selain flores ( pengahasil kayu cendana) Sawu dan Rote  tidak begitu berarti apa-apa bagi pedagangan, disini VOC mendapat perlawan dari Portugis  yang akhirnya bertahan di Timor-timur. Di Rote VOC mendapat kedudukan yang kuat  dan penduduk banyak memeluk agama kristen sehingga mereka bebas dari perbudakan dan status naik menjadi anak emas.

Di Pulau Sumatera  bagian Utara VOC berhasil menerapkan kekuasaan dengan memonopoli lada, walaupun Malaka berhasil direbut oleh Belanda namun Aceh dan Johor lawan yang sangat berah bagi VOC untuk mendapatkan kedudukan di Selat Malaka. Dalam abad ke 18 hegemoni dipantai Barat Sumatera  yaitu padang, Pariaman, dan painan terkenal dengan Lada dan emas  masih dipertahankan  sedangkan daerah perdalaman belum tersentuh sama sekali.

Di Pulau Jawa, Banten dan Mataram kekuasaan dipegang oleh VOC , didaerah yang dikusai oleh VOC tidak hanya menetapkan monopoli hasil suatu daerah tetapi  juga menetapkan monopoli terhadap barang impor. Disamping itu VOC juga mendapatkan hak istimewa  sebagai imbalan atas bantuan terhadap penguasa setempat (menjadi dewan panesehat dan mengurus segala keperluan raja, menempatkan residen).

2/3.3  Sistem Tanam Paksa

Penerapan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) pada 1830-1870 dalam prakteknya memberatkan kehidupan rakyat pribumi, karena tidak sesuai dengan ketentuan 'staatblad'.

Istilah cultuur stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman. Terjemahannya dalam bahasa inggris adalah culture sistem atau cultivation sistem. Pengertian dari cultuur stelsel sebenarnya adalah kewajiban rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan cultuur stelsel dengan sebutan tanam paksa. Hal itu disebabkan pelaksanaan proyek penanaman dilakukan dengan cara-cara paksa. Pelanggarnya dapat dikenakan hukuman fisik yang amat berat. Jenis-jenis tanaman yang wajib ditanam, yaitu tebu, nila, teh, tembakau, kayu manis, kapas, merica (lada), dan kopi.

Menurut van den Bosch, cultuur stelsel didasarkan atas hukum adat yang menyatakan bahwa barang siapa berkuasa di suatu daerah, ia memiliki tanah dan penduduknya.

1.          Latar Belakang Sistem Tanam Paksa

a.       Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan pada masa kejayaan Napoleon Bonaparte sehingga menghabiskan biaya yang amat besar.

b.      Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830.

c.       Terjadi Perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro menghabiskan biaya sekitar 20.000.000 gulden.

d.      Kas Negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat.

e.       Pemasukkan uang dari penanaman kopi tidak banyak.

f.       Gagal mempraktikkan gagasan liberal (1816-1830) berarti gagal juga mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar pada Belanda.

2.          Aturan-Aturan Tanam Paksa

Ketentuan-ketentuan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Staatsblad (lembaran Negara) tahun 1834 No.22, beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a.       Persetujuan-persetujuan agar penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di Eropa.

b.      Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki.

c.       Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi.

d.      Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah.

e.       Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihan itu diberikan kepada penduduk.

f.       Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah.

g.      Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun.

h.      Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropaa bertindak sebagai pengawas secara umum.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktiknya banyak menyimpang sehingga rakyat banyak dirugikan.

2/3.4  Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal

Sebelum tahun 1870, Indonesia dijajah dengan model imperialisme kuno (ancient imperialisme), yaitu dikeruk kekayaannya saja. Setelah tahun 1870, di Indonesia diterapkan imperialisme modern (modern imperialisme). Sejak saat itu diterapkan opendeur politik, yaitu politik pintu terbuka terhadap modal swasta asing. Pelaksanaan politik pintu terbuka tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem politik ekonomi liberal.

1.     Latar Belakang Sistem Politik Ekonomi Liberal

a.       Pelaksanaan sistem tanam paksa telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi, tetapi hanya memberikan keuntungan kepada pihak Belanda secara besar-besaran.

b.      Berkembangnya paham liberalisme sehingga sistem tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan.

c.       Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda mendesak pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Tujuannya agar para pengusaha Belanda sebagai pendukung Partai Liberal dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

d.      Adanya traktar Sumatera (1871) yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Sebagai imbalannya, Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia agar pengusaha Inggris dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

2.     Pelaksanaan Peraturan Sistem Politik Ekonomi Liberal

a.       Indische Comptabiliteit Wet (1867), berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda yang menyebutkan bahwa dalam menentukan anggaran belanja Hindia Belanda harus diterapkan dengan undang-undang yang disetujui oleh Parlemen Belanda.

b.      Suiker Wet (Undang-Undang Gula), yang menetapkan bahwa tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yang secara berangsur-angsur akan dialihkan kepada pihak swasta.

c.       Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870.

d.      Agrarische Besluit (1870).

Jika Agrarische Wet diterapkan dengan persetujuan parlemen. Maka Agrarische Besluit diterapkan oleh persetujuan Raja Belanda. Agrarische Wet hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum tentang agrarian, sedangkan Agraria Besluit mengatur hal-hal yang lebih rinci, khususnya tentang hak kepemilikan tanah dan jenis-jenis hak penyewaan tanah oleh pihak swasta.

3.     Pelaksanaan Sistem Ekonomi Liberal

Pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal di Indonesia merupakan jalan bagi pemerintah kolonial Belanda menerapkan imperialisme modernnya. Hal itu berarti Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut :

a.       Mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industry di Eropa

b.      Mendapatkan tenaga kerja yang murah

c.       Menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa

d.      Menjadi tempat penanaman modal asing

Seiring dengan pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal, Belanda melaksanakan Pax Netherlandica, yaitu usaha pembulatan negeri jajahan Belanda di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar wilayah Indonesia tidak diduduki oleh bangsa Barat lainnya. Lebih-lebih setelah dibukanya Terusan Suez (1868) yang mempersingkat jalur pelayaran antara Eropa dan Asia.

2/3.5  Era Pendudukan Jepang

Masa pendudukan Jepang merupakan periode yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang.

Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia dan memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

1.      Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jepang

Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya, pemerintah Jepang berpegang pada tiga prinsip utama. Pertama, mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat untuk memenangkan perang dan mempertahankan ketertiban umum. Kedua, memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang sudah ada. Ketiga, meletakkan dasar supaya wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri bagi wilayah selatan. Kebijaksanaan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas, yaitu menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia dan memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Karena daerah pendudukan sangat luas maka, Jepang memerlukan tenaga yang banyak untuk membangun sarana pertahanan. Tenaga untuk mengerjakan semua itu, diperoleh dari desa-desa di Jawa yang padat penduduknya melalui suatu sistem kerja paksa yang dikenal dengan Romusha. Kurang lebih 70.000 orang dalam kondisi menyedihkan dan berakhir dengan kematian. Kebijaksanaan yang dilakukan Jepang bidang ekonomi di Jawa adalah peningkatan produksi padi.

2.Hal-hal yang Diberlakukan dalam Sistem Pengaturan Ekonomi Pemerintah Jepang

a.       Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang

b.      Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat.

c.       Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki (memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang).

3.     Usaha Jepang dalam Menguasai dan Mendapatkan Sumber-Sumber Bahan Mentah

Jepang berusaha mendapatkan dan menguasai sumber-sumber bahan mentah untuk industri perang. Jepang membagi rencananya dalam dua tahap:

a.       Tahap penguasaan, yakni menguasai seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik pemerintah Hindia Belanda.

b.      Tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi
kebutuhan perang.

4.      Koperasi pada Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan bala tentara Jepang istilah koperasi lebih dikenal menjadi istilah Kumiai. Pemerintahan bala tentara Jepang di Indonesia menetapkan bahwa semua Badan-badan Pemerintahan dan kekuasaan hukum serta Undang-undang dari Pemerintah yang terdahulu tetap diakui sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Militer. Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka Peraturan Perkoperasian tahun 1927 masih tetap berlaku. Akan tetapi berdasarkan Undang-undang No. 23 dari Pemerintahan bala tentara Jepang di Indonesia mengatur tentang pendirian perkumpulan dan penyelenggaraan persidangan.

Sebagai akibat daripada peraturan tersebut , maka jika masyarakat ingin mendirikan suatu perkumpulan koperasi harus mendapat izin Residen. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka di beberapa daerah banyak koperasi lama yang harus menghentikan usahanya dan tidak boleh bekerja lagi sebelum mendapat izin baru dari Scuchokan.

2/3.6  Cita-cita Ekonomi Merdeka

Pembangunan ekonomi indonesia sesudah kemerdekaan, haruslah didasarkan pada cita-cita awal kemerdekaan. Sudah tentu nantinya industrialisasi memegang peranan dalam membawa perubahan masyarakat pada tingkatan yang lebih tinggi dan lebih teratur dengan menggunakan hasil teknik modern.

Menurut Muh. Hatta, ada tiga soal yang berkaitan dengan pembangunan perekonomian Indonesia yang harus dihadapi yaitu :

a.      Soal ideology : Bagaimana mengadakan susunan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong.

b.     Soal praktik : Politik perekonomian apa yang praktis dan perlu dijalankan dengan segera di masa yang akan datang.

c.      Soal koordinasi : Bagaimana mengatur pembangunan perekonomian Indonesia supaya pembangunan itu sejalan dan berhubungan dengan pembangunan di seluruh dunia.

Sistem ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, jelas menolak sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme dan etatisme. Selama masa kolonialisme (350 tahun) susunan perekonomian Indonesia telah hancur oleh penerapan sistem ekonomi liberalisme-kapitalisme Belanda. Masyarakat Indonesia mengalami depresi mental yang sangat parah dan secara ekonomi sangat lemah. Untuk bangkit dari rasa rendah diri, kesulitan, dan ketakutan, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab besar dalam mengangkat moral dan semangat rakyat agar mampu melaksanakan pembangunan. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui perubahan sistem dan struktur ekonomi yang kapitalistik-liberalistik (dualistik) menjadi sistem ekonomi yang demokratis (kekeluargaan). Hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem sosial kemasyarakatn negara-negara barat yang individualistik.

Pilihan strategi pembangunan yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan telah dijalankan selama masa PJP (pembangunan jangka panjang) I. beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia menjadi penyumbang keberhasilan itu. Namun, semua perusahaan yang memberikan kontribusi pada ekonomi Indoensia masih didominasi oleh perusahaan perusahaan multi nasional (Multi National Corporation/ MNC). Hal ini mengundang keprihatinan dan mempertanyakan keberhasilan pembangunan dengan model pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini.

Kesenjangan ekonomi merupakan fenomena yang menonjol selama masa PJP I. angka kemiskinan masyarakat Indonesia memang mengalami penurunan. Akan tetapi tingkat kemiskinan dan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat semakin merosot jauh. Praktik perekonomian yang dijalankan selama lebih dari 50 tahun kemerdekaan ternyata masih menimbulkan berbagai persoalan.

Sejak tahun 1993, Indonesia mulai mengubah paradigma pembangunan dengan lebih menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini diakibatkan masih besarnya jumlah rakyat Indonesia yang miskin. Setelah berjalan selama empat puluh tahun, pemerintahan berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 22,5 juta orang pada tahun 1997 atau sekitar 11,3 % dari jumlah penduduk Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sistem dan model pembangunan ekonomi dan bisnis selama ini telah sesuai dengan kehendak dan cita-cita bersama. Dan dengan cara bagaimana perkembangan bisnis yang terjadi saat ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial ekonomi dalam masyarakat. Tanpa memperhatikan persoalan sistem dan model hubungan bisnis yang dijalankan, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi tidak relevan dalam menghadapi pasar global.

2/3.7  Ekonomi Indonesia Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

1.     Pemerintahan Orde Lama

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokok-tokoh negara saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok.

Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi, namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi.

Demikian juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah semacam ekonomi campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk ekonomi yang baru, dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila, yang didalamnya mengandung unsur pentinga yang disebut Demokrasi Ekonomi.

Terlepas dari sejarah yang akan menceritakan yang akan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45, sistem perekonomian Indonesia tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33. Dan 34.

Sistem perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli, karena sistem ini memang tidak sesuai dengan sitem ekonomi yang dianut Indonesia (bertentangan).

Free fight liberalism ini dianggap tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia dan berlawanan dengan semangat gotong-royong yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33, dan dapat mengakibatkan semakin besarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

Meskipun pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila, ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga memberi corak  perekonomian di tahun 1960-an sampai dengan pada masa orde baru.

2.     Pemerintahan Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagai masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama yang di pimpin oleh Soekarno.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.

Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi".

3.     Pemerintahan Reformasi

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.